THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

^{_{Ilustrasi narkoba}}

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Propam Polri menangkap empat personel kepolisian yang bertugas di Polres Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Mereka diciduk terkait kasus dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu.

“Lundup (penyelundupan-red) sabu,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Kamis (10/7/2025).

Eko memastikan, empat orang yang ditangkap merupakan personel kepolisian. “Empat polisi semua, tak ada sipil,” ujar Eko.

Salah satu yang ditangkap merupakan Kasat Narkoba Polres Nunukan, Iptu SH. “Iya,” singkat Eko.

Keempatnya diringkus di wilayah Aji Kuning, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara. Para anggota itu ditangkap pada Rabu, 9 Juli 2025.

Penangkapan dilakukan atas pengembangan kasus narkoba. Namun, Eko belum membeberkan kronologi penangkapan dan keterlibatan para anggota tersebut.

“(Penangkapan oleh) Narkoba Bareskrim dan Propam Mabes kolaborasi,” ujar Eko.

_{^{Wamenkop Ferry Juliantono Pimpin Rakor Persiapan Peresmian Kopdes}}

Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu, 19 Juli 2025. Acara tersebut diikuti secara daring oleh seluruh pengurus Kopdes seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memimpin rapat koordinasi persiapan peresmian Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo dan Hari Koperasi di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Dalam rakor itu membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Permenkeu yang ditargetkan terbit minggu ini untuk mendukung pembiayaan dan perizinan operasional 103 mock up di 38 provinsi.

“PMK dan Juknis akan terbit minggu ini untuk mendukung Mock Up di 38 Provinsi di seluruh Indonesia,” ujar Ferry.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah ini menegaskan, mock up diwajibkan memiliki gerai sembako, apotek, klinik, koperasi, simpan pinjam, gudang, dan kendaraan logistik.

_{^{KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan}}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur. Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Empat tersangka ya,” kata Asep saat dihubungi wartawan, Selasa (8/7/2025).

Namun, Asep enggan menyebutkan identitas empat pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Asep melanjutkan, saat ini pihaknya tengah menghitung kerugian negara (KN) yang diakibatkan dari kasus tersebut.

“Sedang cek fisik dengan BPKP dan ITB untuk hitung KN,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur.

Kasus baru tersebut terungkap setelah adanya penggeledahan di beberapa lokasi di daerah Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari belakangan. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam kasus baru yang sedang disidik KPK ini.

“Kasus baru, pembangunan gedung di pemerintah daerah di sana. Pemkab berarti ya,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, beberapa waktu silam.

_{^{Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar}}

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar kaget mendengar kabar praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kabar itu harus segera dicek dan diantisipasi.

Respons ini ditunjukkan Cak Imin saat menanggapi pernyataan awak media soal kabar tersebut. Cak Imin sempat menanyakan balik ihwal kebenarannya.

“Waduh masak iya? Waduh gawat, gawat, gawat,” kata Cak Imin usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kembali merasa bingung kenapa kondisinya bisa seperti itu. Cak Imin merasa kabar ini perlu ditindaklanjuti untuk memastikan kebenarannya.

“Kok bisa gawat gitu? Wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.

_{^{Mahfud MD: Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menimbulkan Kerumitan Tata Hukum!}}

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, menilai Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Pemilu lokal dipisah dinilai dapat menimbulkan kerumitan tata hukum. Menurutnya, putusan tersebut tidak ada yang masalah, namun yang menjadi persoalan ada pada pelaksanaan teknisnya.

“Yang isinya bahwa pemilihan lokal itu diselenggarakan 2 tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional. Itu menjadi problem,” kata Mahfud ditemui di Pos Bloc Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Dijelaskan Mahfud, jika menunda pemilihan gubernur, bupati, wali kota 2,5 tahun,  itu bisa diatasi dengan mengangkat penjabat. Sebab, hal itu sudah diatur dalam undang-undang.

“Tapi kalau DPRD itu enggak bisa. Pakai penjabat. Enggak ada penjabat DPRD. Nah itu kan jadi problem. Gimana ini ngaturnya Sehingga banyak partai yang menganggap MK ceroboh,” ujarnya.

“Sehingga kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh MK ini memang menimbulkan masalah kerumitan tata hukum kita,” lanjutnya.

_{^{Restoran di China memasang informasi tentang penghentian penjualan produk dari Jepang.}}

Seorang influencer China memicu kemarahan warganet setelah memposting video yang menunjukkan dirinya menimbun makanan laut mewah di restoran buffet atau prasmanan Jepang dan berbicara dengan bahasa yang menghina. Deng Jiajun juga dikenal dengan mama “Jang”, yang memiliki 4,3 juta pengikut di Douyin, menyebut aksinya tersebut sebagai sebuah “pembalasan dendam” terhadap Jepang.

Warganet melihat aksi Deng yang viral ini sebagai cermin ideologi yang mengakar dan mengkhawatirkan, yang berkembang di China. Video viral ini disebut merupakan dampak dari sistem pendidikan di China yang lekat dengan narasi dan kendali Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa.

Dilansir dari The Singapore Post, Sabtu, (5/7/2025) selama beberapa dekade, kaum muda China tumbuh dengan mengonsumsi konten anti-Jepang yang tertanam dalam kurikulum, film yang disetujui negara, dan peringatan nasionalis. Banyak yang berpendapat bahwa pengondisian ini telah mendistorsi persepsi publik terhadap Jepang, memperkuat permusuhan sebagai standar budaya.

Terlepas dari bantuan pembangunan resmi senilai lebih dari 3,6 triliun Yen (sekira Rp533 Triliun) dari Jepang kepada China selama 43 tahun, permusuhan antara kedua negara terus berlanjut. Kontribusi bantuan tersebut bahkan jarang diakui dalam wacana publik.

Propaganda anti-Jepang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai tingkat yang mengkhawatirkan pada 2024. Tahun itu saja terjadi serangkaian insiden yang mengejutkan: pembunuhan seorang anak Jepang berusia 10 tahun di Shenzhen, serangan terhadap bus sekolah Jepang di Jiangsu, dan vandalisme di Kuil Yasukuni Jepang termasuk buang air kecil di depan umum yang memicu kemarahan di Jepang.

^{_{Legenda Naga Besukih Penunggu Selat Bali yang Dikaitkan dengan Kapal Tenggelam/ist}}

Selat Bali merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Selat Bali juga menyimpan catatan kelam banyak kapal tenggelam yang banyak merenggut korban jiwa. 

Insiden terbaru adalah Kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam  hanya 30 menit setelah bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Akibatnya, enam orang meninggal. 

Deputi Operasi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Laksamana Muda Ribut Eko Suyatno mengatakan, enam korban yang ditemukan meninggal berhasil diidentifikasi. Keenamnya pun sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

“Secara simbolis jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan diberangkatkan menuju RSUD Blambangan Banyuwangi,” kata Eko, Jumat (4/7/2025).

Disisi lain, tragedi kapal tenggelam di Selat Bali dikaitkan dengan kisah legenda Naga Besukih yang tinggal di bawah kawah Gunung Agung.

Konon katanya sisik dari naga ini bisa berubah menjadi emas dan berlian. Kisah tersebut erat kaitannya dengan terbentuknya Selat Bali.

^{_{Dituntut 7 Tahun Penjara, Hasto: Sudah Saya Perkirakan Sejak Awal}}

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dituntut tujuh tahun penjara terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Terkait tuntutan tersebut, Hasto mengaku tidak terkejut atas tuntutan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal,” kata Hasto usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/7/2025). 

Hasto kemudian menyinggung soal sikap politiknya yang ia sebut memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. 

“Memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan Pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan,” ujarnya. 

Hasto menegaskan, dirinya pun sudah memperhitungkan risiko atas apa yang menjadi pendiriannya. Sebab, ia meyakini kasus yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi. 

“Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak,” ucapnya. 

Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif, sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya,” sambungnya. 

_{^{Dari kiri ke kanan: Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.}}

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeringati Hari Bhayangkara ke-79 pada Selasa, 1 Juli 2025. Dalam sejarah kepolisian Indonesia, baru tiga jenderal peraih lencana Adhi Makayasa sukses menjadi kapolri.

Adhi Makayasa merupakan penghargaan bagi lulusan terbaik akademi setiap matra TNI (Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara) dan Polri (Akademi Kepolisian atau Akpol). Penghargaan ini diberikan kepada taruna/taruni yang menunjukkan prestasi terbaik dalam tiga aspek: akademis, jasmani, dan kepribadian. 

Umumnya peraih Adhi Makayasa memiliki karier cemerlang. Selain mulus dalam jenjang kepangkatan, mereka juga kerap menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di dalam maupun luar struktur organisasi. 

Kendati demikian, tidak semua alumnus penyandang gelar Adhi Makayasa dapat menembus puncak komando tertinggi. Khusus di Polri, tercatat tiga jenderal yang sukses menjadi orang nomor satu Korps Bhayangkara alias kapolri. Siapa?

Pertama Jenderal Pol (Purn) Sutanto. “Jenderal Polisi Sutanto menjabat 8 Juli 2005 sampai 30 September 2008,” tulis laman resmi Polri, dikutip Rabu (2/7/2025). Setelah itu terdapat Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Daftar 3 Kapolri Lulusan Adhi Makayasa:

1. Jenderal Pol (Purn) Sutanto

Lulusan terbaik Akpol 1973 ini merupakan kapolri ke-18 yang menjabat pada periode 8 Juli 2005 sampai 30 September 2008. Rekam jejaknya sebagai polisi terbilang gemilang. Diawali dari Pamapta, berturut-turut naik sampai jadi kapolres, kapolda hingga bintang 3 saat dipromosikan sebagai Kalakhar BNN pada 2005.

Sosok dan kepemimpinannya yang menonjol membuat Sutanto santer dikabarkan bakal menjadi kapolri saat Jenderal Pol Dai Bachtiar memasuki masa pensiun. Prediksi tersebut tak keliru. Polisi kelahiran Comal, Pemalang, Jawa Tengah ini dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jadi kapolri dan resmi menjadi jenderal bintang empat.

Kas138 Slot Online

^{_{Kejagung Panggil Pihak Google Terkait Kasus Korupsi Chromebook, Ini yang Digali}}

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyebutkan, penyidik Jampidsus Kejagung RI bakal memeriksa pihak Google di kasus dugaan korupsi pengadaan laptop bersistem chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Ada sejumlah hal yang ingin digali oleh penyidik.

“Bagaimana penawaran yang diberikan pihak Google ini sehingga chromebook ini bisa menjadi pilihan, bukan windows misalnya, tentu ini akan didalami. Makanya pihak marketingnya kan direncanakan dipanggil dan diperiksa,” ujarnya pada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Menurutnya, penyidik telah memanggil 2 orang yang mewakili Google untuk diperiksa, yakni pihak Humas dan Marketing. Namun, pihak humas Google meminta untuk dilakukan penundaan, sedangkan pihak marketingnya dijadwalkan diperiksa pada hari ini.

Doa menerangkan, pemeriksaan tersebut wajar dilakukan guna menelusuri ada tidaknya pemufakatan yang membuat sistem chromebook akhirnya dipilih. Terlebih, digitalisasi pendidikan dengan basis chromebook itu merupakan produk milik Goggle.

“Ini produknya google, google chromebook, oleh karenanya sangat wajar pihak Google dipanggil, diperiksa dalam kaitan dengan bagaimana proses ini. Penyidik mau menggali lebih jauh bagaimana proses mekanisme sehingga google chromebook ini menjadi pilihan,” tuturnya.

Dia menambahkan, tak hanya pihak Google, penyidik juga sudah mulai memanggil dan memeriksa vendor penyedia laptop. Para pihak vendor itu juga diperiksa dalam kaitannya dengan sistem berbasis chromebook tersebut.

“Ini kan pengadaan laptop berbasis sistem google chromebook, produknya Google. Sementara ada beberapa vendor, lalu bagaimana kerja samanya dengan pihak google, tentu kan di situ benang merahnya. Ini kan masih berjalan, kita lihat bagaimana penyidik menyikapi terkait dengan keberadaan vendor ini,” katanya.