THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

_{^{Harta Kekayaan Maula Akbar}}

 Harta Kekayaan Maula Akbar di LHKPN, Putra Dedi Mulyadi yang Menikahi Wakil Bupati Garut. Maula Akbar Mulyadi Putra, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, resmi menikahi Wakil Bupati Garut Putri Karlina.

Pernikahan pasangan muda ini tak hanya menarik perhatian karena latar belakang keluarga, tetapi juga karena catatan kekayaan Maula Akbar yang terdaftar dalam LHKPN.

1. Pernikahan Maula Akbar

Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga besar Dedi Mulyadi. Putra sulungnya, Maula Akbar Mulyadi Putra, telah resmi menikah dengan Wakil Bupati Garut  Luthfianisa Putri Karlina, dalam prosesi akad nikah yang berlangsung pada Rabu, 16 Juli 2025 pukul 13.00 WIB, bertempat di Kawasan Pendopo Garut.

Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan adat Sunda, memperkuat nuansa budaya dalam ikatan suci keduanya. Maula Akbar mengucapkan ijab kabul dengan lancar dalam satu tarikan napas.

“Saya terima nikahnya Luthfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan maskawin tersebut tunai,” ucapnya, seperti terekam dalam video yang beredar di media sosial.

^{_{Pemilik Mie Gacoan}}

Ternyata ini sosok pemilik Mie Gacoan yang direkturnya jadi tersangka pelanggaran hak cipta. Restoran Mie Gacoan menjadi sorotan setelah salah satu direksi dari perusahaan pemegang lisensinya di Bali, yakni PT Mitra Bali Sukses telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran hak cipta. 

Direktur perusahaan diduga memutar musik tanpa izin atau membayar royalti kepada pemegang hak melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Penting untuk dipahami PT Mitra Bali Sukses hanya pemegang lisensi franchise di wilayah Bali. 

Perusahaan ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan manajemen pusat Mie Gacoan, yakni PT Pesta Pora Abadi.

Siapa Pemilik Mie Gacoan?

Mie Gacoan secara resmi berada di bawah naungan perusahaan PT Pesta Pora Abadi. PT ini berdiri pada awal tahun 2016 dan berbasis di Malang, Jawa Timur. 

_{^{Menaker soal BSU 2025}}

 Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 turun satu juta pekerja. Pemerintah telah menargetkan 17,3 juta orang pekerja yang akan menerima insentif ini. 

Namun, setelah melakukan verifikasi, ternyata terdapat 16 juta orang pekerja yang laik mendapatkan BSU pada tahun 2025. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini turun sekitar 1 juta orang dari target awal.

“Setelah sudah kita verifikasi, ternyata (jumlah pekerja yang laik mendapatkan BSU) adalah sekitar 16 juta (orang). Saya lupa persisnya berapa,” ujar Menaker di kantornya, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.

Yassierli mengatakan realisasi distribusi BSU telah mencapai lebih dari 85 persen dari total target penerima manfaat.

_{^{Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Jadwal hingga Cara Daftarnya}}

 Pendaftaran CPNS 2025 kapan dibuka? Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan persiapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) termasuk CPNS dan PPPK 2025

“Persiapan seleksi ASN 2025 telah dimulai! Segera persiapkan dokumen anda dan ikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait,” tulis pesan BKN dalam situs resminya, Jakarta.

Pengumuman seleksi CPNS 2025 ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah lama menanti kesempatan untuk menjadi ASN dan di tengah sulitnya mencari pekerjaan.

Dalam pengumuman tersebut, BKN menampilkan jenjang pendidikan, program studi, instansi dan jenis pengadaan. Khusus untuk jenis pengadaan terdiri dari CPNS, PPPK Guru, PPPK Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan. Masyarakat diimbau untuk mencermati seluruh informasi agar tidak tertinggal tahapan penting selama proses seleksi.

“Untuk PPPK Guru cukup memilih instansi dan jenis pengadaan,” tulisnya.

Dalam pengumuman di situs resmi sscasn.bkn.go.id, belum menampilkan kapan pendaftaran akan dibuka. Namun beredar kabar jadwal pendaftaran akan dibuka mulai 1 September hingga 30 September 2025 melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id.

Jika mengacu pendaftaran CPNS 2024, maka untuk bisa mengikuti seleksi CPNS 2025, pelamar wajib memenuhi beberapa syarat umum, seperti Warga Negara Indonesia (WNI), berusia antara 18 hingga 35 tahun, tidak pernah dipidana penjara, dan tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, maupun anggota TNI/Polri.

_{^{Bansos PKH}}

Berikut cara mudah cek bansos PKH dan BPNT 2025 secara online pakai HP. Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap III-2025 kembali dicairkan.

Masyarakat penerima manfaat bisa langsung mengecek status pencairan bantuan hanya lewat HP, tanpa perlu datang ke kantor.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT kembali dilanjutkan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2025. 

Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengetahui status pencairannya secara online menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengecekan bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store maupun App Store, atau langsung lewat laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Berikut panduan lengkap cara cek status penerima bantuan PKH dan BPNT 2025:

^{_{Indeks saham berpeluang menembus level psikologis 7.500}}

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal melanjutkan penguatan di perdagangan hari ini. Bahkan, indeks saham berpeluang menembus level psikologis 7.500.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto menjelaskan, tren penguatan IHSG masih cukup terbaca. Setiap koreksi sejauh ini selalu tertahan di indikator support MA5.

“Selama kondisi seperti ini, maka pelemahan IHSG tidak menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan, seperti yang terjadi pada 22 Juli 2025,” jelas William dalam risetnya, Kamis (24/7/2025).

Pada perdagangan sebelumnya, IHSG berhasil menguat dan ditutup di atas level 7.300, menutup gap yang sempat terbentuk dari perdagangan pekan lalu.

Berdasarkan analisis teknikal, William menyebut pelemahan terbatas telah usai dan indeks kini berpotensi bergerak menuju resistance berikutnya.

^{_{Luhut soal Tarif Impor Indoesia ke AS}}

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penurunan tarif Amerika Serikat (AS) dari 32 persen menjadi 19 persen membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

Menurutnya, penyesuaian tarif itu merupakan bagian dari langkah kebijakan yang bersifat strategis untuk memperkuat rantai pasok, menarik investasi berbasis nilai tambah, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang dihormati.

“Kita tidak sedang memberi karpet merah untuk pihak luar, tetapi justru membuka jalan yang lebih besar bagi produk dan pelaku usaha Indonesia untuk bersaing di pasar global. Ini adalah diplomasi ekonomi dengan visi jangka panjang yang jelas, yang berlandaskan kepentingan nasional,” kata Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/6/2025)

Kesepakatan tersebut, Indonesia mengambil langkah strategis dengan menyederhanakan tarif terhadap sebagian besar produk impor dari AS.

Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan timbal balik yang dinilai terukur dan menguntungkan kedua belah pihak.

https://outsidecontrol.com

_{^{Mendag Budi}}

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan keuntungan yang lebih ke Indonesia dibandingkan negara di kawasan terkait tarif resiprokal Trump 19 persen. Keuntungan itu misalnya dapat mendatangkan investasi dan meningkatkan ekspor Indonesia.

Mendag menjelaskan, tarif yang dikenakan untuk Indonesia sebesar 19 persen tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan  Thailand 36 persen, Laos 40 persen, Malaysia 25 persen, atau Vietnam 20 persen. Hal ini diperkirakan bakal membuat banyak negara membangun pabrik di RI sebelum mengirim barangnya ke Indonesia karena punya fasilitas tarif yang lebih rendah.

“Kalau dulu kita bersaing ekspor dengan Amerika itu kan dengan tarif yang sama, sekarang berarti kita mempunyai kelebihan. Kalau kita lebih rendah berarti ini bisa menarik investasi asing datang untuk ekspor ke Amerika,” ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Hari Ritel Nasional (HRN) 2025 di Kemendag, Kamis (17/7/2025).

Selain itu, Mendag juga mengatakan kelebihan tarif yang rendah ini juga akan mendorong kinerja ekspor Indonesia ke Amerika. Sebab daya saing ekspor tidak lagi sekedar kualitas barang, namun juga besar dan kecilnya tarif yang dikenakan Amerika untuk beberapa negara.

“Jadi daya saing kita meningkat, kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar. Jadi kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

https://asklaftananlamazinhindi.com

_{^{Marketplace Pungut Pajak Pedagang Toko Online}}

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 14 Juli 2025.

Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama kriteria marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemungut pajak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak. Kriteria ini akan disamakan dengan batasan yang diterapkan untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri.

“Jadi nanti akan keluar perdirjen sama seperti PMSE luar negeri mengenai, karena di PMK kan batasannya diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, kira-kira sama kaya PMSE luar negeri yang transaksinya 600 juta setahun atau 50 juta per bulan dan diakses masyarakat 12 ribu sebulan, kita bikin sama lah,” ujar Yoga dikutip, Kamis (17/7/2025)

Dalam Perdirjen tersebut, Ditjen Pajak nantinya memiliki kewenangan untuk menunjuk marketplace besar sebagai pemungut.

Namun, bagi marketplace yang belum memenuhi kriteria penunjukan namun ingin berpartisipasi, mereka dapat mengajukan diri secara sukarela kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menjadi pemungut.

Yoga menambahkan, pengalaman dengan 211 PMSE luar negeri menunjukkan bahwa skema serupa berjalan lancar.Baca Juga:

pragmatic slot88 online terpercaya

^{_{Menko AHY}}

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) harus menjadi gerakan nasional yang serius dan konsisten. 

Salah satu fokus utama, menurut AHY, adalah pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam ekosistem logistik dan transportasi barang.

“Nah kalau pungli bisa kita tangani, kita hentikan, maka biaya transportasi dari satu titik ke titik lain itu akan berkurang, sudah pasti. Ada datanya, setiap tahun satu truk bisa mengeluarkan antara Rp100 juta sampai Rp150 juta hanya untuk pungli,” kata AHY dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

Menurutnya, praktik pungli inilah yang mendorong pelaku industri untuk memilih jalur ODOL demi efisiensi biaya, karena tarif logistik yang tinggi kerap dijadikan alasan untuk mengangkut muatan berlebih. 

“Kalau sudah efisien, tidak ada lagi alasan bikin kendaraan ODOL hanya untuk sekali jalan bisa lebih murah,” ujarnya.

slot88 online