Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat memulai pelaksanaan Operasi Keselamatan Jaya 2025 di sejumlah titik di Jakarta Barat, Senin (10/2/2025). ANTARA/HO-Polres Metro Jakbar/aa
Dalam unggahan di akun Instagram resmi @divisihumaspolri pada Minggu (9/2), Polri mengimbau masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Pengendara juga diminta menerapkan prinsip safety riding serta membawa kelengkapan surat kendaraan, seperti SIM dan STNK.
Operasi Keselamatan 2025 akan mengedepankan pola preemtif, preventif, serta pendekatan humanis. Dalam pelaksanaannya, Polri akan bekerja sama dengan komunitas dan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
Selain memberikan edukasi, Polri juga akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, penegakan hukum lebih mengutamakan penggunaan sistem tilang elektronik (ETLE) serta teguran simpatik kepada para pelanggar.
Dalam operasi ini, Polri akan menindak sebelas jenis pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Berikut daftar pelanggaran yang menjadi sasaran:
1. Melanggar marka berhenti (Pasal 287 UU LLAJ).
2. Melawan arus (Pasal 287 UU LLAJ).
3. Berkendara di bawah pengaruh alkohol (Pasal 331 UU LLAJ).
4. Menggunakan ponsel saat mengemudi (Pasal 283 UU LLAJ).
5. Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM (Pasal 281 UU LLAJ).
6. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang (Pasal 292 UU LLAJ).
7. Tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm SNI (Pasal 106 ayat 6 UU LLAJ).
8. Melebihi batas kecepatan (Pasal 287 UU LLAJ).
9. Berkendara tidak wajar, seperti zig-zag atau ugal-ugalan (Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ).
10. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk penggunaan knalpot brong (Pasal 285 ayat 1 UU LLAJ).
11. Menggunakan rotator tidak sesuai peruntukannya (Pasal 106 ayat 4 UU LLAJ).
Polri mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih tertib serta nyaman bagi semua pengguna jalan.
Masyarakat juga diingatkan untuk menaati sebelas aturan yang menjadi fokus Operasi Keselamatan 2025. Dengan mematuhi aturan tersebut, pengendara dapat turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan terhindar dari sanksi hukum.
Arsip foto – Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS MH, liat kesiapan aplikasi yang dibuat dan dirancang Ditreskrimsus Polda Jambi untuk mengawasi aliran pengunaan dana desa pada tahun ini dengan nama program Sistem Informasi Kawal Dana Desa (SIKADD) yang dalam waktu dekat ini segera diluncurkan
Dengan besaran bernilai triliunan rupiah pada setiap tahunnya, dana desa diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, dan menyejahterakan masyarakat desa.
Akan tetapi di tengah harapan yang besar itu, dalam implementasinya, pengelolaan dan penyaluran dana desa masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Terkini, persoalan terkait dana desa yang tengah menjadi sorotan adalah berkenaan dengan dugaan penyelewengan dana desa.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap informasi awal mengenai penyelewengan penyaluran dana desa itu. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah bentuk penyelewengan dana desa, seperti di wilayah Sumatera dan Papua. Di dua wilayah itu, ditemukan penggunaan dana desa oleh oknum kepala desa (kades) untuk judi online (judol). Ivan mengatakan temuan penggunaan dana desa untuk judi online itu berkisar antara Rp50 juta hingga Rp260 juta.
Seusai mendengar informasi awal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto segera menemui Ivan. Ia lalu mendapatkan penjelasan bahwa temuan terkait penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan oknum-oknum lainnya itu terjadi dalam catatan transaksi dana desa sejak Januari hingga Juni 2024.
Penindakan tegas adalah hal yang ditekankan Yandri seusai mendengar penjelasan dari PPATK terkait penyelewengan dana desa tersebut. Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menekankan bahwa aparat penegak hukum yang saat ini sudah menjalin kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan benar-benar menegakkan hukum serta keadilan.
Ia juga melayangkan peringatan keras kepada para kepala desa di tanah air agar tidak “main-main” dalam mengelola dan menyalurkan dana desa. Yandri mengingatkan kepada para seluruh kades bahwa dana desa adalah dana yang dihadirkan negara untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan di desa. Dengan demikian, sudah sepatutnya kepala desa mengelola dan menyalurkan dana desa dengan rasa penuh tanggung jawab.
Selain menjanjikan penindakan yang tegas terhadap segala bentuk penyelewengan dana desa, Yandri pun kembali menjelaskan beragam upaya yang ditempuh Kemendes PDT untuk mengoptimalkan pengawalan terhadap pengelolaan dan penyaluran dana desa.
“Semua kekuatan untuk memastikan bahwa dana desa itu benar adanya, akan kami lakukan,” ujar Yandri.
Pencegahan merupakan salah satu elemen penting yang tengah diperjuangkan oleh Kemendes PDT. Yandri mengungkapkan saat ini pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa masih merumuskan formula agar jejak penyaluran dana desa dapat dituangkan dalam suatu pembukuan yang senantiasa bisa dipantau.
Sejumlah desa pun telah menerapkan model prinsip transparansi dalam penyaluran dana desa melalui keberadaan papan informasi di balai desa ataupun laman web desa. Dengan demikian, masyarakat pun dapat ikut mengawasi penyaluran dana desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga ditempuh oleh Kemendes PDT untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap penyelewengan dana desa dengan menghadirkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Peningkatan pengawasan
Yandri menyampaikan langkah-langkah seperti itu terus diperluas oleh pihaknya agar transparansi penyaluran dana desa menjadi lebih baik. Masih dari sisi pencegahan, langkah lain yang ditempuh oleh Kemendes PDT adalah memperkuat kolaborasi dari beragam pihak dalam mengawal atau memantau dana desa. Sejak terbentuknya Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024 hingga paruh awal 2025 ini, Kemendes PDT telah menggandeng dua institusi untuk mengawasi dana desa, yakni Kejaksaan dan Polri.
Kedua lembaga pilar penegak hukum di tanah air itu berkolaborasi dengan Kemendes PDT untuk membina kepala desa agar mampu mengelola dana desa secara baik dan memastikan keberadaan dana desa benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta pemajuan desa.
Untuk memperluas pengawasan penyaluran dana desa, Kemendes PDT pun mendorong keterlibatan masyarakat hingga pilar keempat demokrasi, yakni para insan pers. Mendes Yandri menegaskan bahwa pihaknya terbuka atas segala laporan dari masyarakat dan wartawan terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa.
Pengawasan secara terbuka itu pun dinilai oleh Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono sebagai salah satu langkah penting dalam pengawasan dana desa. Menurutnya, edukasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau pengelolaan dana desa, bahkan pengawasan dari pihak kecamatan dan kabupaten, memang diperlukan untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap terjadinya penyelewengan dana desa.
Agar keberadaan dana desa mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, hal lainnya yang juga perlu diperhatikan, sebagaimana pandangan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law (Celios) Bhima Yudhistira, adalah terkait dengan realisasi secara maksimal.
Ketakutan atas adanya kekeliruan dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu kendala yang membuat kepala desa belum optimal dalam merealisasikan belanja dana desa. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kemendes PDT telah mengatur sejumlah panduan, seperti fokus penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 hingga panduan berupa modul.
Dalam Permendes itu, Kemendes PDT memaparkan sejumlah fokus penggunaan dana desa yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, seperti untuk mendukung agenda perwujudan ketahanan pangan hingga memberantas kemiskinan. Sementara itu, modul yang dihadirkan Kemendes PDT merupakan panduan bagi desa untuk bertransformasi menjadi desa tematik atau desa yang dikembangkan berdasarkan potensi yang dimilikinya.
Pembinaan dari Kejaksaan RI pun dihadirkan oleh Kemendes PDT agar kepala desa mampu menyerap dana desa secara optimal dan tepat sasaran.
Kini, total dana desa pada tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun memang menuntut pengawasan secara optimal. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam mengawal dana desa, harapan untuk desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tentunya bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang dapat digapai bersama-sama.
Dua motor pembalap MotoGP saat melakukan track day di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) Januari 2025.
Mandalika Grand Prix Association (MGPA)menyatakan tiket ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 3-5 Oktober 2025 mulai dijual dengan harga yang murah.
“Tiket dengan harga terbaik ini tersedia secara eksklusif, mulai dari 8 hingga 28 Februari 2025 dengan harga khusus mulai dari Rp 140.000,” kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria di Lombok Tengah, Sabtu.
Ia mengatakan, pihaknya memberikan penawaran khusus bagi penggemar MotoGP Mandalika dengan meluncurkan program Early Bird untuk pembelian tiket MotoGP 2025.
“Sebagai bagian dari program Early Bird, kami memberikan diskon terbesar bagi pelanggan yang membeli lebih awal,” katanya.
“Besaran diskon ini akan terus menurun seiring berjalannya waktu, jadi amankan tiket anda sekarang sebelum kehabisan,” katanya.
Ia mengatakan, tahun ini, VIP luxury tent hadir sebagai pilihan terbaru dengan fasilitas eksklusif di beberapa zona strategis, yaitu Zona T1, D, F, dan G yang dirancang untuk memberikan kenyamanan tingkat tinggi dengan fasilitas premium, termasuk tempat duduk yang nyaman, area bersantai yang luas, serta layanan makanan dan minuman eksklusif.
“VIP Luxury Tent menjadi pilihan ideal bagi yang menginginkan pengalaman menonton balapan dengan kenyamanan dan kemewahan maksimal dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Tiket IndonesianGP 2025 tersedia dalam beberapa kategori, termasuk Regular Grandstand di Zona E, G, H, dan I dengan harga Rp140.000.
Untuk pengalaman menonton yang lebih premium, tersedia Premium Grandstand dengan harga Rp315.000 untuk Zona B, C, J, dan K, serta Rp612.500 untuk Zona A.
Bagi yang menginginkan kenyamanan eksklusif, tersedia VIP Luxury Tent di Zona T1, D, F, dan G dengan harga Rp5.812.500, sementara VIP Deluxe Class dengan harga Rp11.250.000.
“Melalui program Early Bird ini, para pecinta MotoGP dapat memperoleh tiket dengan harga lebih hemat dan memastikan pengalaman terbaik dalam menyaksikan aksi para pembalap kelas dunia di Mandalika,” katanya.
Berbagai kategori tiket akan tersedia, memberikan fleksibilitas bagi penonton dalam memilih pengalaman menonton yang paling sesuai dengan preferensi penonton.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengecam keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan mengambil alih Jalur Gaza yang dinilainya sangat provokatif.
“Pernyataan Trump sangat provokatif. Oleh karena itu, harus kita lawan!” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (7/2).
Menurut dia, gagasan Trump yang membangkang terhadap hukum, parameter, dan norma internasional itu akan menghapus hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendukung rencana Israel melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing).
Mardani mendesak AS maupun semua pihak mematuhi landasan hukum internasional, di antaranya Konvensi Jenewa 1949 yang melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang diduduki.
“Baik Amerika Serikat maupun Israel sudah meratifikasi konvensi ini sehingga yang mereka lakukan melanggar aturan internasional yang mereka sendiri juga sudah sepakati,” ujarnya.
Ia lantas menyitir Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 di antaranya menyatakan bahwa pemindahan secara langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan pendudukan atas sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang diduduki ke dalam atau ke luar wilayah ini.
“Ini dapat diartikan sebagai kejahatan perang. Pernyataan Trump mengindikasikan bahwa Amerika Serikat merasa memiliki kekuasaan pendudukan atas tanah Palestina dalam jangka panjang,” tuturnya.
Ketua BKSAP DPR RI mengingatkan pula kepada AS dan Israel bahwa bahwa genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi itu disahkan Majelis Umum PBB pada tahun 1948 dan ikut ditandatangani oleh AS maupun Israel.
“Pelaku genosida dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan penyitaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memang memiliki kewenangan hukum untuk mendakwa pelaku genosida,” ucapnya.
Mardani juga mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dalam menolak rencana Trump tersebut, serta menggalang dukungan internasional bagi rakyat Palestina.
“Kita harus menekan Israel agar mematuhi berbagai hukum internasional melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta mekanisme internasional lainnya. Jangan sampai tercipta kesan bahwa gencatan senjata yang sementara ini menjadi cuci dosa atas kejahatan Israel,” urainya.
Ia memandang perlu Indonesia terus menjalin dukungan dengan negara-negara di PBB untuk menaati dan menjalankan keputusan ICC dan ICJ (Mahkamah Internasional) dengan terus menuntut Israel dan para pimpinannya atas kejahatan genosida, apartheid, maupun kejahatan kemanusiaan lainnya.
Wakil rakyat ini menyerukan kepada komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab, untuk menolak rencana itu dan mengambil langkah-langkah diplomatik guna mencegah pemindahan paksa warga Palestina..
“Hak untuk tinggal di Tanah Air adalah hak fundamental yang tidak bisa diganggu gugat. Kami berdiri bersama rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan hak asasi manusia!” katanya.
Terakhir, Mardani menegaskan komitmen BKSAP DPR RI pada forum-forum persidangan internasional bahwa Indonesia akan senantiasa mendukung perjuangan Palestina dalam mempertahankan hak-haknya.
“Utamanya kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip solusi dua negara dengan batas wilayah 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina,” kata dia.
“Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi, ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi, soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.
Hal ini menjadi tanggapan atas berkembangnya isu mengenai reshuffle di Kabinet Merah Putih (KMP) usai pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
Menurut Hasan, pernyataan Presiden Prabowo itu merupakan pesan yang selalu disampaikan kepada anggota Kabinet Merah Putih agar dapat bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan fokus terhadap itu.
Dengan demikian, para pemangku jabatan tersebut bisa mengemban tugasnya dengan baik dan tidak melakukan pekerjaan dengan motif-motif lain di luar kepentingan masyarakat Indonesia.
“Ini peringatan yang berlaku umum. Jadi, siapa pun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi,” katanya.
Saat menyampaikan arahan untuk KMP, Presiden juga tidak hanya memberikan peringatan agar KMP bertugas melayani rakyat, tetapi juga memberikan apresiasi apabila program yang dikerjakan anggota kabinetnya berhasil.
Hal ini membuktikan bahwa pesan yang disampaikan kepada anggota KMP diterima dengan benar dan dikerjakan untuk kepentingan rakyat.
“Jadi, Presiden juga senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan,” ujar Hasan.
Sebelumnya, pada Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka akan diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.
Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main dan tidak mendukung kesuksesan program-program bagi masyarakat.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.
Arsip foto – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi (pojok kanan bawah) menghadiri konferensi pers “Dukungan OJK terhadap Program 3 Juta Hunian dan Perluasan Mandat OJK dalam Rangka Penguatan SJK” di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)menyampaikan bahwa kebijakan biaya pada bursa berjangka terpusat atau Centralized Futures Exchange (CFX) bertujuan untuk mendukung pengembangan jangka panjang industri keuangan digital, termasuk industri kripto.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya berfokus untuk memastikan bahwa kebijakan biaya CFX dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari infrastruktur perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.
“Kami ingin menegaskan bahwa kebijakan terkait biaya atau fee dalam ekosistem ini bertujuan untuk menciptakan struktur pasar yang efisien, transparan, dan dapat mendukung pengembangan industri dalam jangka panjang,” ujar Hasan Fawzi di Jakarta, Kamis.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang mengatur fungsi bursa.
Hasan menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar melalui kerja sama dengan CFX untuk mengoptimalkan sistem perdagangan yang mendukung transaksi aset kripto dengan standar keamanan dan efisiensi yang tinggi.
Ia menuturkan bahwa pihaknya juga menerapkan pengawasan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan pelindungan konsumen agar CFX dapat membantu melindungi konsumen dari potensi risiko seperti manipulasi pasar atau transaksi tidak transparan.
OJK juga mendukung inovasi teknologi dan mendorong CFX untuk terus berinovasi, termasuk memperkuat mekanisme pelaporan dan pemantauan transaksi.
Hasan mengatakan bahwa pihaknya mendukung pengembangan industri keuangan yang inovatif, namun tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, mitigasi risiko, dan pelindungan konsumen.
“Mengenai kemungkinan perluasan fungsi CFX dari produk berjangka komoditi futures menjadi aset kripto, hal ini akan dievaluasi secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan pasar, regulasi, dan dinamika industri,” imbuhnya.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada OJK dan Bank Indonesia (BI).
Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada 10 Januari 2025.
Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal.
Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
Kepala Polresta Manokwari Komisaris Besar Rivadin Benny Simangusong menunjukkan tersangka JT (tengah) yang terlibat dalam kasus penembakan Direktur LP3BH Manokwari. Keterlibatan JT dipaparkan Kepala Polresta Manokwari saat konferensi pers di Manokwari, Papua Barat, Selasa
Kepolisian Resor Kota Manokwari menangkap satu dari empat tersangka pelaku penembakan Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy.
Kepala Polresta Manokwari Komisaris Besar Polisi Rivadin Benny Simangusong di Manokwari, Papua Barat, Selasa, mengatakan tersangka yang ditangkap berinisial JT, sedangkan empat lainnya masih dalam pengejaran.
“Tersangka sudah kami amankan tadi subuh di Manokwari,” katanya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Rivadin, tersangka JT mengakui bahwa dirinya diajak oleh keempat pelaku lainnya berinisial OU yang merupakan pelaku utama, JU, HU, dan satu kerabat OU.
Keempat tersangka itu telah menyiapkan senjata api sebelum menjemput tersangka JT menggunakan kendaraan roda empat untuk melakukan aksi penembakan dimaksud.
“Tersangka JT dijemput pakai mobil, dan di dalam mobil itu sudah tersedia senpi yang digunakan untuk menembak Pak Warinussy,” ujar Rivadin.
Dia menjelaskan motif penembakan dipengaruhi pelaku dendam terhadap Yan Christian Warinussy yang menjadi pengacara atas kasus pembunuhan Yahya Sayori beberapa waktu lalu.
Lima pelaku kemudian memantau pergerakan Yan Christian Warinussy saat keluar dari Pengadilan Negeri Manokwari menuju salah satu bank Himbara di Manokwari pada 17 Juli 2024.
“Pak Warinussy ke bank karena sidang praperadilan kasus Yahya Sayori belum mulai. Pelaku buntuti Pak Warinussy, saat keluar dari bank baru mereka tembak,” ujar Rivadin.
Kepolisan menjerat tersangka JT dengan Pasal 338 juncto Pasal 53 juncto Pasal 55 juncto Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Tersangka JT juga terancam pidana penjara 12 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti memiliki senjata api ilegal pada kasus sebelumnya.
“Tersangka JT ini ada dua laporan polisi. Pertama soal kepemilikan senjata api ilegal, dan keterlibatan dalam kasus penembakan Pak Warinussy,” ujar Rivadin.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengemukakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memisahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kementerian Dalam Negeri.
Toha menjelaskan bahwa pemisahan dari Kemendagri diperlukan karena mempertimbangkan posisi DKPP sebagai lembaga yang menangani perkara penyelenggaraan pemilu.
“Saya ragu independensi DKPP dalam menjalankan tugas peradilan kode etik bagi jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mudah saja bagi Kemendagri untuk mengintervensi putusan DKPP. Ini tidak sehat,” kata Toha dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain itu, Toha mengatakan bahwa pemisahan DKPP dari Kemendagri perlu dilakukan karena mempertimbangkan kedudukan lembaga tersebut apabila dibandingkan dengan penyelenggara pemilu lainnya, yakni KPU dan Bawaslu.
“KPU dan Bawaslu sudah on the track, tetapi untuk DKPP ini keliru. Harus segera diselamatkan pada momentum revisi UU Pemilu. Pelembagaan DKPP sebagai lembaga mandiri harus diprioritaskan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa pemisahan perlu diatur dalam revisi UU Pemilu setelah anggaran DKPP dipangkas oleh Kemendagri sebagai respons Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut dia, pemotongan anggaran dari Rp86 miliar menjadi Rp30 miliar tidak rasional.
“Itu potongannya juga enggak realistis. Dari Rp89 miliar jadi Rp30 miliar, kasihan,” katanya.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan bahwa kinerja lembaganya akan terhambat karena anggaran yang terbatas.
“Tidak boleh lembaga peradilan itu menunda-nunda perkara. Harus ada kepastian. DKPP juga tidak boleh tebang pilih perkara,” katanya mengingatkan.
Salah satunya adalah Mangalathu Sankaran Chandran, seorang pria berusia 65 tahun yang berasal dari Kerala, India.
“Saya dari India, dari Kerala, datang ke sini untuk hadir di peresmian kuil ini,” ucap Chandran kepada ANTARA dalam peresmian tersebut di Jakarta, Minggu.
Chandran menilai momen peresmian kuil ini merupakan peristiwa yang hanya datang satu kali, sehingga dia melakukan perjalanan jauh untuk menyaksikannya.
Dia menilai kuil ini memiliki arsitektur yang sangat megah, ditambah dengan kehadiran Rajagopuram, sebuah menara utama yang menjadi bagian penting dari kuil.
Meskipun masih ada beberapa bagian yang dalam proses penyelesaian, dia mengapresiasi desain dan struktur bangunan yang telah dibuat.
Jika dibandingkan dengan kuil-kuil di India yang umumnya berusia tua, Chandran menyebut Kuil Murugan Jakarta mirip dengan kuil tua di negaranya, namun lebih modern.
Kehadiran listrik, internet, serta sistem keamanan seperti CCTV, menjadikannya lebih aman bagi para pengunjung dan umat yang ingin beribadah.
Chandran mengaku merasa nyaman dengan suasana di kuil ini, yang dia sebut memiliki atmosfer yang baik dan menenangkan.
“Jadi, sangat tenang, sangat bagus. Ya, saya merasa sangat nyaman. Saya merasa sangat tenang. Sangat bagus. Atmosfer dan semuanya sangat bagus. Saya menyukainya,” kata dia.
Lebih lanjut Chandran mengatakan Indonesia merupakan negara yang damai dengan siapa pun dapat beribadah dan berdoa dengan bebas.
Dia berharap Jakarta Murugan Temple dapat menjadi pusat ibadah yang dikunjungi oleh banyak umat Hindu, baik dari dalam maupun luar negeri. Chandran juga berharap bisa kembali ke kuil ini di masa mendatang jika memiliki kesempatan.
“Saya harap bila saya memiliki kesempatan, saya bisa kembali ke sini,” ucapnya.
Selain India, terdapat umat Hindu dari Malaysia yang juga hadir langsung ke peresmian kuil yang disebut terbesar di Asia Tenggara itu.
Umat-umat Hindu dari berbagai wilayah di Indonesia juga hadir ke acara peresmian tersebut. Salah satunya Manadin, yang datang bersama enam orang keluarganya dari Bogor, Jawa Barat.
“Ini saya harus hadir ke sini. Saya kan orang Hindu, ini pujaan saya jadi saya harus datang,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan salam kepada umat Hindu Indonesia dan dunia dalam peresmian Kuil Shri Sanathana Dharma Aalayam atau Jakarta Murugan Temple, Jakarta Barat, Minggu.
Hal itu disampaikan oleh Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo dalam sambutannya pada acara peresmian kuil tersebut.
“Beliau kirim salam kepada semuanya, terutama kepada masyarakat Hindu India dan Hindu di dunia atas peristiwa peresmian kuil yang luar biasa ini,” katanya.
Hashim mengungkapkan Presiden awalnya berencana hadir dalam acara peresmian tersebut. Namun menjelang acara peresmian, Presiden tidak hadir karena harus menjaga kesehatannya.
“Walaupun sampai beberapa jam Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto telah berencana untuk hadir, namun karena kesehatan beliau yang beliau harus jaga baik-baik, kami semua putuskan beliau tidak hadir,” ujarnya.
Dia menyampaikan kuil ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai negara yang majemuk dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Hashim mengatakan meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, kehadiran tempat ibadah Hindu ini mencerminkan kerukunan dan keberagaman yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Foto Taylor Swift yang diunggah di akun Instagram sang penyanyi
Penyanyi dan penulis Taylor Swiftakan menjadi presenter dalam acara penghargaan musik Grammy Awards ke-67, yang rencananya dilaksanakan pada 2 Februari 2025 di Crypto.com Arena di Los Angeles, Amerika Serikat.
Menurut siaran Billboard pada Kamis (30/1), Swift merupakan presenter pertama yang diumumkan akan tampil dalam acara Grammy Awards 2025.
Selain menjadi presenter, Swift berpeluang menerima penghargaan dalam ajang tersebut.
Dia masuk nominasi enam kategori penerima penghargaan di ajang Grammy Awards 2025, termasuk penghargaan untuk album, rekaman, dan lagu tahun ini.
Swift untuk kelima kalinya masuk nominasi penerima penghargaan album tahun ini di ajang Grammy dengan album hit The Tortured Poets Department, yang menduduki puncak Billboard 200 selama 17 minggu tidak berturut-turut.
Dia juga masuk nominasi penerima penghargaan rekaman dan lagu tahun ini serta video musik terbaik untuk “Fortnight”, album vokal pop terbaik untuk The Tortured Poets Department, dan penampilan duo/grup pop terbaik untuk lagu “us” dari Gracie Abrams yang menampilkan dirinya.
Acara Grammy Awards 2025 akan disiarkan langsung dari Crypto.com Arena di Los Angeles dan dipandu oleh Trevor Noah pada Minggu (2/2).
Selain disiarkan di CBS, layanan pemutaran siaran langsung acara penghargaan akan tersedia di Paramount+.
Rangkaian pertunjukan dalam acara penghargaan tahun ini mencakup penghormatan kepada legenda Grammy, Quincy Jones, penghormatan bagi semangat Los Angeles, dan segmen tahunan In Memoriam.
