DPR Buka Suara soal Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Amplop Kondangan

DPR Buka Suara soal Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Amplop Kondangan

Amplop Undangan Kena Pajak

 Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti langkah pemerintah yang belakangan tengah menerapkan pajak ke sejumlah sektor usaha. Bahkan ia mendengar seorang yang menerima amplop kondangan pun akan dikenakan pajak oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Mufti Anam saat rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara, Rabu (23/7/2025) 

“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit,” kata Mufti.

Legislator PDIP itu juga menyinggung soal regulasi mengenai penunjukan e-commerce atau lokapasar sebagai pemungut pajak pedagang online. Hal itu dia sampaikan juga di hadapan Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, yang hadir dalam rapat tersebut.

Selain itu, pelaku UMKM di daerah juga merasakan hal yang sama. Karena harus menghitung ulang ketika harus berjualan di e-commerce.

Prabowo Dorong Konsumsi Ikan, Cold Storage di Desa Nelayan Akan Diperbanyak

Prabowo Dorong Konsumsi Ikan, Cold Storage di Desa Nelayan Akan Diperbanyak

Presiden Prabowo

 Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat mengonsumsi ikan sebagai asupan protein utama. Komoditas perikanan juga lebih terjangkau dibanding asupan lainnya.

“Tiap keluarga harus makan protein yang cukup. Kalau bisa ikan yang nilai proteinnya lebih baik,” kata Prabowo, saat peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, Rabu (23/7/2025).

Orang nomor satu di Indonesia ini menginstruksikan agar desa nelayan memiliki gudang berpendingin (cold storage) serta pabrik es guna menjaga mutu dan kualitas perikanan dalam rantai distribusi.

Melalui pemberian gudang berpendingin, Prabowo berharap hasil perikanan bisa dinikmati seluruh keluarga di Indonesia.

“Desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Ini untuk rantai distribusi,” jelasnya.

Bayar Tiket Perjalanan Pakai Paylater Melonjak, Kartu Kredit Masih Mendominasi 

Bayar Tiket Perjalanan Pakai Paylater Melonjak, Kartu Kredit Masih Mendominasi 

Pakai Paylater

 Skema pembayaran tiket perjalanan melalui Buy Now Pay Later (BNPL) disebut masih mendukung para pengusaha agen tiket online sebagai opsi pembayaran konsumen.

Meski demikian, hal tersebut dinilai belum sepenuhnya menggantikan peran kartu kredit yang dinilai masih dominan dalam skema pembayaran, di mana keduanya memungkinkan konsumen menunda pembayaran dari produk barang/jasa.

“Cukup tinggi (penggunaan opsi BNPL). Opsi kartu kredit juga besar, maka BNPLnya tinggi tapi bukan super dominan,” kata Co-Founder & CMO Tiket.com, Gaery Undarsa di Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2025).

Keberadaan berbagai opsi pembayaran membuat kontribusi BNPL, kata Gaeray, relatif signifikan, tetapi tidak mendominasi secara keseluruhan dalam perusahaan rintisan atau startup online travel agent (OTA) ini.

Pertambangan Hijau Tak Lagi Jargon, Ini Buktinya 

Pertambangan Hijau Tak Lagi Jargon, Ini Buktinya 

Industri Pertambangan

 Industri pertambangan merespons kekhawatiran publik terhadap dampak lingkungan dengan menerapkan praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Sejumlah wilayah operasional menunjukkan langkah konkret melalui reklamasi lahan, pemulihan ekosistem, dan program konservasi sebagai bagian dari transformasi sektor ini.

1. Konsistensi Praktik Tambang Hijau

Pengamat Tambang dan Energi Ferdy Hasiman menilai, perusahaan tambang seperti PT Vale Indonesia Tbk, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), hingga Inalum harus menjalankan pertambangan bertanggung jawab secara konsisten.

“Saya sudah melihat langsung wilayah operasi mereka, mulai dari reklamasi bekas tambang, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Ini bukti nyata bahwa tambang tidak harus identik dengan kerusakan,” kata Ferdy, Rabu (23/7/2025).

Ini Kesepakatan Dagang AS dan Indonesia, Data Pribadi Diserahkan

Ini Kesepakatan Dagang AS dan Indonesia, Data Pribadi Diserahkan

Presiden AS Donald Trump

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan besar dalam bidang perdagangan yang diumumkan pada Selasa, 22 Juli 2025. 

Kesepakatan tersebut mencakup penghapusan hampir seluruh tarif impor Indonesia untuk produk Amerika dan penetapan tarif tetap sebesar 19% bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.

Presiden AS Donald Trump menyatakan kesepakatan ini sebagai kemenangan besar bagi industri Amerika Serikat, sementara Indonesia disebut akan mendapatkan akses terhadap sejumlah kerja sama strategis di sektor mineral, digital, dan pertanian.

“Kesepakatan ini adalah kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan pelaku industri Amerika,” ujar Donald Trump melalui akun resmi Truth Social dikutip, Rabu (23/7/2025).

1. AS Tetapkan 19% untuk Produk RI

Dikutip Lembar Fakta Gedung Putih, Indonesia sepakat menghapus sekitar 99% hambatan tarif untuk seluruh produk industri, teknologi, serta pertanian dan pangan asal Amerika Serikat.

Sebaliknya, AS hanya akan menurunkan tarif impor terhadap barang asal Indonesia menjadi 19%, sebagaimana diatur dalam Executive Order 14257 tertanggal 2 April 2025. 

Harta Kekayaan Maula Akbar di LHKPN, Putra Dedi Mulyadi yang Menikahi Wakil Bupati Garut

Harta Kekayaan Maula Akbar di LHKPN, Putra Dedi Mulyadi yang Menikahi Wakil Bupati Garut

Harta Kekayaan Maula Akbar

 Harta Kekayaan Maula Akbar di LHKPN, Putra Dedi Mulyadi yang Menikahi Wakil Bupati Garut. Maula Akbar Mulyadi Putra, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, resmi menikahi Wakil Bupati Garut Putri Karlina.

Pernikahan pasangan muda ini tak hanya menarik perhatian karena latar belakang keluarga, tetapi juga karena catatan kekayaan Maula Akbar yang terdaftar dalam LHKPN.

1. Pernikahan Maula Akbar

Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga besar Dedi Mulyadi. Putra sulungnya, Maula Akbar Mulyadi Putra, telah resmi menikah dengan Wakil Bupati Garut  Luthfianisa Putri Karlina, dalam prosesi akad nikah yang berlangsung pada Rabu, 16 Juli 2025 pukul 13.00 WIB, bertempat di Kawasan Pendopo Garut.

Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan adat Sunda, memperkuat nuansa budaya dalam ikatan suci keduanya. Maula Akbar mengucapkan ijab kabul dengan lancar dalam satu tarikan napas.

“Saya terima nikahnya Luthfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan maskawin tersebut tunai,” ucapnya, seperti terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Ternyata Ini Sosok Pemilik Mie Gacoan yang Direkturnya Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta

Ternyata Ini Sosok Pemilik Mie Gacoan yang Direkturnya Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta

Pemilik Mie Gacoan

Ternyata ini sosok pemilik Mie Gacoan yang direkturnya jadi tersangka pelanggaran hak cipta. Restoran Mie Gacoan menjadi sorotan setelah salah satu direksi dari perusahaan pemegang lisensinya di Bali, yakni PT Mitra Bali Sukses telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran hak cipta. 

Direktur perusahaan diduga memutar musik tanpa izin atau membayar royalti kepada pemegang hak melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Penting untuk dipahami PT Mitra Bali Sukses hanya pemegang lisensi franchise di wilayah Bali. 

Perusahaan ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan manajemen pusat Mie Gacoan, yakni PT Pesta Pora Abadi.

Siapa Pemilik Mie Gacoan?

Mie Gacoan secara resmi berada di bawah naungan perusahaan PT Pesta Pora Abadi. PT ini berdiri pada awal tahun 2016 dan berbasis di Malang, Jawa Timur. 

Menaker: Penerima BSU 2025 Rp600.000 Berkurang 1 Juta Pekerja

Menaker: Penerima BSU 2025 Rp600.000 Berkurang 1 Juta Pekerja

Menaker soal BSU 2025

 Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 turun satu juta pekerja. Pemerintah telah menargetkan 17,3 juta orang pekerja yang akan menerima insentif ini. 

Namun, setelah melakukan verifikasi, ternyata terdapat 16 juta orang pekerja yang laik mendapatkan BSU pada tahun 2025. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini turun sekitar 1 juta orang dari target awal.

“Setelah sudah kita verifikasi, ternyata (jumlah pekerja yang laik mendapatkan BSU) adalah sekitar 16 juta (orang). Saya lupa persisnya berapa,” ujar Menaker di kantornya, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.

Yassierli mengatakan realisasi distribusi BSU telah mencapai lebih dari 85 persen dari total target penerima manfaat.

Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Jadwal hingga Cara Daftarnya

Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Jadwal hingga Cara Daftarnya

Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Jadwal hingga Cara Daftarnya

 Pendaftaran CPNS 2025 kapan dibuka? Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan persiapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) termasuk CPNS dan PPPK 2025

“Persiapan seleksi ASN 2025 telah dimulai! Segera persiapkan dokumen anda dan ikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait,” tulis pesan BKN dalam situs resminya, Jakarta.

Pengumuman seleksi CPNS 2025 ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah lama menanti kesempatan untuk menjadi ASN dan di tengah sulitnya mencari pekerjaan.

Dalam pengumuman tersebut, BKN menampilkan jenjang pendidikan, program studi, instansi dan jenis pengadaan. Khusus untuk jenis pengadaan terdiri dari CPNS, PPPK Guru, PPPK Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan. Masyarakat diimbau untuk mencermati seluruh informasi agar tidak tertinggal tahapan penting selama proses seleksi.

“Untuk PPPK Guru cukup memilih instansi dan jenis pengadaan,” tulisnya.

Dalam pengumuman di situs resmi sscasn.bkn.go.id, belum menampilkan kapan pendaftaran akan dibuka. Namun beredar kabar jadwal pendaftaran akan dibuka mulai 1 September hingga 30 September 2025 melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id.

Jika mengacu pendaftaran CPNS 2024, maka untuk bisa mengikuti seleksi CPNS 2025, pelamar wajib memenuhi beberapa syarat umum, seperti Warga Negara Indonesia (WNI), berusia antara 18 hingga 35 tahun, tidak pernah dipidana penjara, dan tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, maupun anggota TNI/Polri.

Berikut Cara Mudah Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 Secara Online Pakai HP

Berikut Cara Mudah Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 Secara Online Pakai HP

Bansos PKH

Berikut cara mudah cek bansos PKH dan BPNT 2025 secara online pakai HP. Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap III-2025 kembali dicairkan.

Masyarakat penerima manfaat bisa langsung mengecek status pencairan bantuan hanya lewat HP, tanpa perlu datang ke kantor.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT kembali dilanjutkan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2025. 

Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengetahui status pencairannya secara online menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengecekan bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store maupun App Store, atau langsung lewat laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Berikut panduan lengkap cara cek status penerima bantuan PKH dan BPNT 2025: