THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

^{_{Gubernur Kalbar Ria Norsan didampingi Kepala Perwakilan BI Kalbar NA Anggini Sari, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, dan Anggota DPRD Kalbar Amin memperlihatkan uang baru yang dapat dituktar masyakat di titik penukaran yang telah disiapkan BI Kalbar}}

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,8 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Layanan penukaran uang baru akan dipusatkan di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, mulai 17 hingga 27 Maret 2025, serta tersedia di 70 titik yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar,” kata Kepala Perwakilan BI Kalbar NA Anggini Sari di Pontianak, Kalbar, Kamis.

Dia mengatakan jumlah uang yang disiapkan tahun ini disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan masyarakat, mengingat tradisi Lebaran di Kalbar yang identik dengan pemberian uang baru dalam budaya “Nanggok.”

“Kami memahami tradisi masyarakat Kalbar saat Lebaran, di mana anak-anak biasanya menerima uang baru dari sanak keluarga. Dengan adanya layanan ini, kami berharap dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan memastikan ketersediaan uang layak edar,” tuturnya.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan uang baru, BI Kalbar telah bekerja sama dengan perbankan, termasuk BRI, BNI, Bank Kalbar, Mandiri, dan BTN.

Sebanyak 70 titik layanan penukaran uang disiapkan di berbagai kota dan kabupaten agar masyarakat dapat menukar uang dengan mudah dan terhindar dari praktik percaloan.

Selain menyiapkan uang baru, BI Kalbar juga terus mengedukasi masyarakat agar menjaga kualitas uang rupiah dengan menerapkan prinsip “5 Jangan” atau jangan dilipat, jangan distaples, jangan dibasahi, jangan diremas, dan jangan disimpan sembarangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga uang rupiah agar tetap layak edar dan tidak cepat rusak. Penerapan prinsip ‘5 Jangan’ menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian uang tunai yang beredar,” katanya.

Lebih lanjut, BI Kalbar juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transaksi digital guna meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam bertransaksi.

Penggunaan transaksi nontunai melalui QRIS, mobile banking, dan layanan digital lainnya kini semakin mudah dan dapat menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan uang tunai.

“Kami tidak hanya menyiapkan uang baru dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi digital yang lebih aman dan praktis, terutama dalam menghadapi lonjakan transaksi selama Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Anggini.

Dengan alokasi uang tunai sebesar Rp2,8 triliun dan ketersediaan 70 titik layanan penukaran, BI Kalbar berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengedukasi penggunaan uang tunai secara bijak dan mendorong adopsi transaksi digital di era keuangan modern.

^{_{Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin saat dijumpai di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, Rabu (5/2/2025).}}

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir.

“Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya. Saya minta kepada pemerintah agar segera mengeruk seluruh saluran air dan sungai,” kata Khoirudin saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu.

Khoirudin berharap ke depannya, Jakarta memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur.

Khoirudin mengatakan, Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.

Lebih lanjut dia juga menyampaikan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan.

“Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan. Karena memang ini PR kita bersama,” katanya.

Khoirudin pun menyampaikan duka cita untuk korban yang terdampak banjir.

Pihak DPRD DKI Jakarta, katanya, juga turut melakukan peninjauan langsung ke masyarakat.

Dia berharap, dengan bersama-sama eksekutif dan legislatif menangani masalah banjir, Jakarta dapat segera teratasi dari musibah ini.

“Nanti prioritas anggaran tetap untuk banjir dan kemacetan,” kata Khoirudin.

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk penanganan banjir pada 2025.

Anggaran ini merupakan salah satu yang terbesar dalam APBD 2025 dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.

^{_{Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Lukmansyah (kanan) bersama Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (kiri) meninjau dan memberikan bantuan kepada warga korban banjir di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025)}}

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kecukupan jumlah bantuan logistik barang kebutuhan dasar bagi ribuan korban banjir di Jakarta Selatan.

“Apabila kurang bisa minta kembali, kami siap untuk membantunya,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Lukmansyah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

BNPB mendistribusikan bantuan barang kebutuhan dasar seperti sembako, makanan siap saji dan juga barang keperluan pengungsian yang meliputi matras, kasur selimut dan terpal kepada warga terdampak banjir, pada Senin (3/3) sore.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid hadir dalam pendistribusian bantuan logistik dari BNPB itu dan sekaligus meninjau langsung lokasi terdampak banjir pada kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Lukmansyah memastikan bahwa BNPB segera memetakan langkah penanggulangan banjir sehingga bencana serupa tidak berulang di kemudian hari atau setidaknya mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan data sementara BNPB, korban terdampak ada sebanyak 485 keluarga atau 1.446 orang dan sebanyak 224 unit rumah di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, yang terendam banjir dengan ketinggian muka air 50 centimeter-1,5 meter.

Dalam waktu dekat, menurut Lukmansyah, BNPB akan melakukan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah di Jakarta dan pihak terkait lainnya yang difokuskan pada pemecahan masalah terkait penyebab utama banjir.

“Dari banjir ini tidak seperti biasanya. Biasanya 4-5 jam surut tetapi ini sampai sore belum surut juga. Diharapkan setelah dicarikan solusinya, risikonya tidak terlalu banyak,” kata dia.

^{_{Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025)}}

 Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah untuk membahas ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

“Pada hari ini Bakamla akan memberikan pemaparan kepada kami dalam rangka maksud dan tujuan menghadirkan regulasi yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang Keamanan Laut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan yang memimpin jalannya rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk menghadirkan RUU Keamanan Laut itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang mendominasi luas wilayahnya.

“Negeri sebesar ini dengan lautan yang menjadi kebanyakan atau mayoritas teritorinya harus segera memiliki undang-undang yang mengatur keamanan laut,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia menekankan peran Bakamla sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia perlu mendapatkan penguatan dalam menghadapi ancaman keamanan nonmiliter dan berasal dari aktor nonnegara, serta dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran keamanan laut tersebut.

“Keamanan laut tersebut hadir dalam bentuk kelembagaan namanya coast guard Indonesia yang sampai saat ini kalau lihat paparan tadi belum ada satu perundang-undangan yang menyatakan sesungguhnya siapa coast guard Indonesia atau lembaga yang mana coast guard Indonesia tersebut,” ujarnya.

Ia menekankan peran Bakamla sebagai coast guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi melalui RUU Keamanan Laut sebab Bakamla selama ini dalam praktiknya telah menjalankan fungsinya sebagai coast guard.

Termasuk, lanjut dia, ketika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan joint statement (pernyataan bersama) dengan Presiden China Xi Jinping di akhir tahun lalu.

Dengan demikian, kata dia, selain penting menghadirkan coast guard Indonesia di bawah naungan undang-undang, pada saat yang sama Bakamla yang sudah menjadi embrionya segera di dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagai coast guard Indonesia.

Sementara itu, Laksdya TNI Irvansyah mengatakan bahwa sejak awal mula pendiriannya Bakamla memang telah diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai coast guard Indonesia.

“Saat ini dibutuhkan penguatan regulasi untuk penguatan Bakamla sebagai Indonesia coast guard yang andal, adaptif, dan responsif,” ucapnya.

Laksdya TNI Irvansyah lantas melanjutkan, “Bakamla diarahkan menjadi Indonesia coast guard yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi coast guard universal secara utuh dan komprehensif.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mehendra merekomendasikan penetapan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

“Menetapkan satu institusi sebagai coast guard kita yang mempunyai kegunaan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut,” kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Untuk dapat mewujudkan keberadaan coast guard Indonesia, kata Yusril, perlu dirumuskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

Yusril berharap pembahasan RUU tersebut nantinya bergulir secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024—2029, mengingat kehadiran coast guard sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

^{_{Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) diwawancara awak media di sela mengecek tembok yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (1/3/2025).}}

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

“Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya,” kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

“Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

“Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air,” kata Ara.

“Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti,” tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

^{_{Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto (tengah) secara simbolis membagikan kendaraan taktis Maung MV3 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (TNI-AU) Marsekal Tonny Harjono (kanan) di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1 Maret 2025).}}

 Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan 700 unit kendaraan taktis Maung MV3produksi PT Pindad kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menteri Pertahanan menyerahkan secara simbolis kendaraan taktis tersebut kepada institusi TNI dan Polri di Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Sjamsoeddin menilai, serah terima tersebut merupakan momen bersejarah yang menunjukkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam memproduksi kendaraan yang andal dan komitmen negara untuk menggunakan kendaraan tersebut dalam operasional.

Ia juga menegaskan, meski rencana pengadaan Maung MV3 mencapai empat ribu unit, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk menyerahkannya secara bertahap karena keterbatasan kapasitas produksi PT Pindad.

Bahasa Indonesia: Lebih lanjut mengenai alokasi kendaraan tersebut, ia mencatat bahwa 50 unit telah diserahkan kepada Mabes TNI, 400 unit kepada TNI-AD, 100 unit kepada TNI-AL, 100 unit kepada TNI-AU, dan 50 unit kepada Polri.

Menteri itu menegaskan kembali bahwa serah terima kendaraan taktis tersebut merupakan bukti kebangkitan industri pertahanan Indonesia yang menunjukkan kapasitasnya untuk berkontribusi dalam upaya menjaga stabilitas nasional.

Lebih lanjut Sjamsoeddin menekankan komitmen teguh pemerintah untuk memberikan dukungan operasional kepada TNI dan Polri, penjaga kedaulatan Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI-AD Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI-AU Marsekal Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI-AL Laksamana Muhammad Ali juga menghadiri upacara serah terima tersebut.

Sebelum serah terima, para perwira tinggi keamanan ini memeriksa unit Maung MV3 yang disesuaikan dengan warna masing-masing institusi penerima.

^{_{Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, berbicara kepada wartawan di Jakarta, 27 Februari 2025.}}

 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini tengah menahan 14 warga negara Indonesia yang terkait dengan teroris asing (foreign terrorist fighters/FTF) yang dideportasi dari Turki tahun lalu.

Menurut Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, ke-14 WNI tersebut dipulangkan dari Turki pada akhir tahun 2024 setelah aparat Turki menemukan mereka di dekat perbatasan saat hendak berangkat ke Suriah.

“Ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Turki untuk memulangkan WNI yang hendak berangkat ke Suriah,” kata Hartono saat peluncuran buku di Jakarta, Kamis.

Sekembalinya dari Turki, para WNI tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus di Bogor, Jawa Barat, untuk menjalani berbagai asesmen, khususnya bagi perempuan dan anak, imbuhnya.

Asesmen tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, evaluasi pendidikan, dan pemeriksaan kesehatan mental, lanjutnya.

Setelah asesmen dan profiling selesai, mereka akan menjalani pembinaan dan rehabilitasi dengan melibatkan pemerintah daerah, kata Hartono.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Kalau mereka dari Jawa Tengah, saya minta Pemda Jawa Tengah melakukan pembinaan,” jelasnya.

Ia mengatakan pembinaan ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi.

Meski deradikalisasi biasanya menyasar tersangka, terdakwa, narapidana, narapidana, mantan narapidana, atau individu dan kelompok yang terpapar ideologi radikal dan teroris, BNPT juga fokus pada warga negara Indonesia yang tergabung dalam FTF.

Selain itu, BNPT juga menyelenggarakan balai latihan kerja untuk membekali mantan narapidana teroris dengan keterampilan yang akan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat, diterima, dan mencari nafkah setelah bebas.

“Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya reintegrasi sosial yang kami berikan,” kata Hartono.

Sebagai bagian dari inisiatif deradikalisasi yang lebih luas, BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 untuk menutup sekitar 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme.

Sebagian besar akun tersebut ditemukan di platform seperti Facebook, Telegram, dan lainnya.

^{_{Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) Nasional Pengujian K3 yang bertajuk “Quo Vadis Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pasca Berlakunya Peraturan MenPAN RB Nomor 30 Tahun 2020,” di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Kamis (27/2/2025).}}

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierlimengatakan transformasi dalam pelaksanaan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu yang penting guna memastikan perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Menaker Yassierli dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menggarisbawahi pengujian K3 memiliki peran krusial dalam menjamin standar keselamatan di tempat kerja.

“Dengan demikian, kepatuhan industri terhadap standar K3 dapat meningkat dan angka kecelakaan kerja di Indonesia bisa ditekan,” ujar Yassierli.

Ia juga menyebut pengujian K3 bukan hanya sekadar prosedur teknis, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan perbedaan antara Pengujian Norma K3 dan Pengujian K3, serta menyoroti transformasi dalam pelaksanaan pengujian K3 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan regulasi dan kewenangan dalam sistem pengujian K3.

“Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang ada selaras dengan kebutuhan di lapangan serta memberikan kejelasan mengenai peran dan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan maupun Penguji K3,” kata Yassierli.

Menaker pun berharap dapat dirumuskan suatu kebijakan yang lebih efektif dalam mengimplementasikan pengujian K3 di masa depan.

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kemnaker Fahrurozi mengatakan penting untuk menyerap masukan dari berbagai pihak terkait keberlanjutan pengangkatan atau pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis.

Selain itu, masukan dari berbagai pihak terkait juga diharapkan bisa menyusun kebijakan baru atau revisi regulasi yang ada guna memastikan keselarasan dalam implementasi norma ketenagakerjaan dan K3.

“Semoga dapat segera diambil langkah-langkah konkret untuk memperjelas regulasi dan peran masing-masing jabatan fungsional, sehingga dapat memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia,” ujar Fahrurozi.

^{_{Arsip – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Sabtu (22/02/2025)}}

Sebuah unggahan video beredar di X menarasikan Presiden Prabowo akan menindak kepala daerah terpilih yang sulit diajak untuk bekerja sama.

Di sebelah video pidato Prabowo, terdapat tangkapan layar berita yang berjudul “Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah dari PDIP Yang Tak Ikut Retret Silahkan Mundur”.

Berikut ucapan Presiden Prabowo dalam video di unggahan tersebut:

“Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,”

Namun, benarkah Prabowo minta kader PDIP yang tidak ikut retret untuk mundur dari jabatannya?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, video Prabowo tersebut serupa dengan video di YouTube KompasTV yang berjudul “Prabowo: Siapa yang “Ndablek” Akan Ditindak”. Dalam keterangannya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di hari lahir Ke-102 NU, Rabu (5/2/2025) menyebut siapa yang tidak ikut aliran besar dalam pemerintahan akan ditindak.

ANTARA menggunakan mesin pencarian untuk mencari berita yang berjudul “Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah dari PDIP Yang Tak Ikut Retret Silahkan Mundur”, namun tidak ada berita dengan judul seperti di tangkapan layar unggahan tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak dapat hadir dalam pembekalan di Magelang, selama 21 sampai dengan 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

“Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya, dilansir dari�

^{_{Pemain PSIS Semarang Gaki Freitas (belakang) mencoba mengejar pemain Arema FC Dalberto Luan (depan) saat pertandingan Liga 1 di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (24/2/2025)}}

Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius mengapresiasi etos kerja para pemainnya di atas lapangan, setelah berhasil menahan Arema FC dengan skor 2-2, di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin.

Gilbert dalam sesi konferensi pers di Kota Blitar, mengatakan pertandingan melawan Arema FC yang punya kedalaman skuad berkualitas tidak mudah dilalui, apalagi dengan ditambah kondisi hujan deras.

“Pemain PSIS mampu bekerja keras dan terus bertarung di atas lapangan. Hari ini menjadi hari yang sangat sulit bagi kami,” kata Gilbert.

Dia mengapresiasi usaha para pemainnya yang terus berjuang demi meraih poin dalam lawatannya ke kandang Arema FC.

Meski bukan kemenangan, hasil imbang ini diyakininya mampu membangkitkan semangat dan mental para pemain di pertandingan selanjutnya.

Apalagi tambahan satu poin setidaknya mampu membuka jalan PSIS untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.

Posisi tim berjuluk Mahesa Jenar hanya terpaut dua poin dari Madura United yang kini menduduki peringkat ke-16 Liga 1. Sedangkan selisih koleksi angka PSIS dengan dua tim terbawah, yakni Persis Solo dan PSS Sleman hanya empat poin.

“Saya bangga dengan pemain saya. Poin yang kami dapatkan pada pertandingan melawan tim dengan kualitas bagus ini sangat penting,” ucap dia.

Hasil ini dijadikan modal meraih menyongsong dua laga berat lainnya, yakni melawan Persija Jakarta, pada Selasa (4/3) dan Persebaya Surabaya, pada Rabu (12/3).

“Saya akan mengembalikan rasa percaya diri para pemain dalam bekerja dan bermain,” ucapnya.

Sementara itu, pemain PSIS Semarang Septian David Maulana tak menampik pertandingan hari ini menjadi salah satu laga terberat, lantaran para pemain harus harus bisa mencuri poin guna membawa keluar tim dari papan bawah.

“Pertandingan yang sangat sulit, memang agak susah keluar dari papan bawah apalagi melawan tim kuat,” kata dia.

Dia optimistis tambahan satu poin meningkatkan rasa percaya diri setiap rekan-rekannya guna tampil lebih maksimal di pertandingan ke depan.

“Seperti kata pelatih, satu poin penting agar bisa membangkitkan semangat teman-teman dan tidak sampai masuk zona degradasi,” ucap Septian.