THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

^{_{Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kanan) saat melakukan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024). Pertemuan tersebut di antaranya membahas upaya memperkuat kerja sama kedua negara sebagai bagian dari kemitraan strategis komprehensif Indonesia-AS. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/agr}}

 Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Selasa sore waktu setempat, sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan ke AS.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo diterima langsung oleh Presiden Joe Biden dan keduanya membahas hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan AS.

“Selamat datang di Gedung Putih. Senang sekali Anda berada di sini. Kita merayakan ulang tahun yang penting, 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat,” kata Biden dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Biden menyatakan bangga bahwa kemitraan AS dan Indonesia kini sangat kuat dari yang pernah ada. Biden pun ingin membahas upaya dalam memperkuat kemitraan kedua negara ini.

Biden juga menyinggung tantangan geopolitik termasuk konflik di Gaza dan di Laut Cina Selatan bersama Presiden Prabowo.

“Kita juga membahas tantangan global termasuk di Gaza dan Laut Cina Selatan. Pak Presiden, kami menantikan diskusi kita dan selamat datang,” kata Biden.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Biden yang telah menghubunginya saat Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

“Terima kasih telah menerima saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Anda menelepon saya sendiri saat Pemilihan (Presiden). Akhirnya saya bisa datang dan Anda menerima saya hari ini,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, AS merupakan sahabat negara yang baik dan mendukung Indonesia dalam meraih kemerdekaan, serta membantu berkali-kali saat Indonesia membutuhkan bantuan.

Prabowo pun menyatakan akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia dan AS.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

^{_{Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diwawancarai awak media di sela meninjau Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (11/11/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna}}

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut rencana pembangunan Bandara Bali Utara sudah memiliki kajian dengan mempertimbangkan sejumlah aspek dan melibatkan lintas sektor.

“Kajian sudah ada, tinggal nanti keputusan Pak (Presiden) Prabowo,” kata Menteri PU di sela meninjau Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur bandara tidak hanya melibatkan Kementerian PU tapi juga lintas kementerian/lembaga di antaranya Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Kehutanan.

“Ada Kementerian Perhubungan macam-macam, ada urusan kehutanan karena tanahnya kan sebagian di hutan lindung salah satu rencananya,” katanya.

Namun, ia belum membeberkan rincian dan tahapan kajian untuk rencana pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng itu.

Nantinya, lanjut dia, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) akan menyampaikan ringkasan terkait rencana itu kepada Kepala Negara.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mempelajari feasibility study atau studi kelayakan (FS) agar pembangunan bandara itu melalui perencanaan yang matang.

“Kami akan terus pelajari feasibility study juga harus terus dilakukan secara teliti karena lagi-lagi tujuan yang baik harus di-back up dengan perencanaan yang matang,” katanya.

Selain perencanaan yang matang, lanjut dia, juga didukung penganggaran yang memadai dan mempertimbangkan sejumlah aspek.

“Kalau memang itu sudah siap semua dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis, politik, sosial budaya dan lainnya saya rasa itu pada akhirnya bisa kami wujudkan,” imbuhnya ketika menghadiri Forum Manajemen Risiko yang diadakan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) di Sanur, Denpasar.

^{_{Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kanan) ditemui di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), Kalibata, Jakarta, usai upacara memperingati Hari Pahlawan pada Minggu (10/11/2024). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari/am.}}

 Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai pemberian gelar pahlawan pada kakek Presiden Prabowo Subianto, yakni Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, sang inisiator lembaga keuangan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi bangsa sangat layak.

“Kalau tadi ada yang bertanya, apakah kakeknya Pak Prabowo layak diberikan gelar pahlawan, iya, sangat layak beliau, dan akan diproses sebagaimana mestinya,” ujar dia di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), Kalibata, Jakarta, pada Minggu.

Gus Ipul menegaskan, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo yang saat ini tengah melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

“Kita tunggu saja, ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemensos mengusulkan 16 kepada Presiden melalui dewan pakar, nanti dewan pakar tentu akan melaporkan kepada Presiden, dipilih enam dari 16 itu, tentu harus menunggu Presiden, nanti melalui pertimbangan dewan pakar,” katanya.

Mensos mengemukakan, para pahlawan kemerdekaan terus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam kebijakan negara, yang selama ini terus diakomodasi menjadi bagian dari kebijakan dan program pemerintah ke depan.

Kemensos terus memberikan perhatian kepada para veteran dan keluarga veteran dengan memberikan dukungan tambahan.

“Termasuk (memberikan bantuan dan dukungan) ke para lansia, difabel, juga para keluarga pahlawan. Kita akan memberikan perhatian yang lebih kira-kira di masa-masa yang akan datang, mungkin ada dukungan tambahan nanti,” ucapnya

Selain itu, lanjut dia, Kemensos juga terus melibatkan para veteran dan pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dalam setiap acara kenegaraan, termasuk aktif menerima masukan dari mereka.

“Dengan diundang dalam acara seperti ini, kemudian memberikan masukan-masukan secara tertulis, karena kebutuhannya juga berbeda-beda mereka, tetapi yang sama, bahwa mereka ingin apa yang sudah diwariskan ini, diteruskan oleh generasi mendatang,” tuturnya.

^{_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)}}

Komisi Pemberantasan Korupsimemastikan tidak akan menunda penyidikan dan penahanan terhadap Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS), meskipun yang bersangkutan saat ini sedang maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

“KPK tidak menunda ya, kami sudah sering menyampaikan proses di penyelidikan dan penyidikan itu tetap berjalan sesuai rencana penyidikan, tidak menunggu praperadilan, tidak menunggu pilkada,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Penyidik KPK telah menetapkan Bupati Situbondo Karna Suswandi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Namun, hingga saat ini pihak KPK belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Terkait hal itu, Tessa mengatakan saat ini prosesnya masih berjalan dan Karna Suswandi belum ditahan karena proses penyidikan tersebut belum rampung.

“Jadi bila penyidik dan jaksa penuntut umum menilai cukup berkasnya, sudah siap untuk dilimpahkan bahkan, maka bisa dilakukan proses penahanan, jadi enggak melihat apa yang terjadi di luar, hanya melihat apakah proses itu sudah selesai atau belum di dalam,” ujarnya.

Tessa memastikan semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pasti akan ditahan sebagai bagian dari proses hukum oleh komisi antirasuah.

“Jadi, sepanjang tidak ada kendala kesehatan maka semua tersangka yang ada di tahapan penyidikan itu akan ditahan. Waktunya kapan, itu menyesuaikan dengan perkembangan penyidikan yang ada,” katanya.

KPK pada Selasa (27/8) malam, mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo.

“Untuk perkara penyidikan tersebut, KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka berinisial KS dan EP. Keduanya merupakan penyelenggara negara Pemerintah Kabupaten Situbondo,” kata Tessa.

^{_{Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan pada Kamis (7/11/2024) bahwa dia telah berbicara “mungkin” dengan 70 pemimpin dunia sejak memenangkan pemilu presiden dan berpikir akan berbicara dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. ANTARA/Anadolu/py}}

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan pada Kamis (7/11) bahwa dia telah berbicara “mungkin” dengan 70 pemimpin dunia sejak memenangkan pemilu presiden dan berpikir selanjutnya akan berbicara dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Dalam wawancara dengan NBC News, Trump menyebutkan bahwa dia telah melakukan “pembicaraan yang sangat baik” dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan berbicara dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.

Trump mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan Putin, tetapi menambahkan, “Saya pikir kami akan berbicara.”

Pernyataan Trump ini disampaikan setelah Putin memberi ucapan selamat atas kemenangan Trump dengan mengatakan, “Saya telah menyatakan bahwa kami akan bekerja sama dengan siapa pun yang dipercaya rakyat Amerika sebagai kepala negara mereka.”

Berbicara pada sesi pleno Klub Diskusi Internasional Valdai di kota resor Sochi, Putin menyebut dirinya “terkesan” dengan sikap Trump selama dua percobaan pembunuhan tahun ini dan menggambarkannya sebagai “pria yang berani.”

Presiden Rusia tersebut juga mengeklaim bahwa Trump “diburu” selama masa jabatan pertamanya, yang membuatnya “takut untuk mengambil langkah”. Putin menambahkan bahwa dia siap untuk berdiskusi dengan Trump.

Kremlin pada Kamis mengatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan pembicaraan antara Putin dan Trump sebelum pelantikan Trump pada Januari mendatang.

Trump, kandidat dari Partai Republik, mengalahkan kandidat Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, dalam pemilihan presiden, mengamankan setidaknya 295 suara Elektoral, jauh di atas syarat minimum 270.

Kemenangan ini menandai kembalinya Trump ke kursi kepresidenan untuk masa jabatan kedua dan terakhirnya.

^{_{Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditemui usai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT Antam Tbk dan PT Freeport Indonesia di Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh.}}

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dukungan bila nantinya Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.

“Saya juga dengar (tentang) Bulog itu, ada di Komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan dan saya setuju,” ujar Erick di Jakarta, Kamis.

Rencana peralihan Bulog dari Perum menjadi badan otonom, kata Erick, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.

Dengan Bulog menjadi sebuah badan, maka Perum tersebut dapat mengontrol fluktuasi harga pangan, yang selama ini sulit dilakukan olehnya, kata Erick.

“Kalau kita bicara program besar, Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar,” ucap Erick.

Lebih lanjut, dengan beralih menjadi badan maka Bulog akan memiliki dana untuk melakukan operasi pasar.

Menurut Erick, operasi pasar yang dilakukan Bulog ditopang oleh pinjaman dari bank Himbara, yang dananya mencapai Rp30 triliun.

“Kalau pinjam Himbara, ada bunganya, kalau negara hadir, beda. Itu keberpihakan negara untuk rakyat, sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo swasembada pangan secepatnya,” katanya https://hopefulsolutionsinc.org/

^{_{Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas}}

 Pemerintah menegaskantidak akan menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan saat ini pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU tersebut akan dilaksanakan.

“Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik,” ujar Yusril saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Sebagai menteri koordinator, dia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian pula dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

“Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Saat menerima kunjungan, Menko Yusril bersama para pimpinan KPK turut membahas keluhan warga negara asing yang diadukan melalui kedutaan besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menurut dia, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi. Setelah itu, barulah pekerja asing bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

“Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online, agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa,” ujar Yusril.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya bertujuan untuk silaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan Yusril sebagai Menko Kumham Imipas. https://hetmanzamosc.com/pages/

_{^{Sidang gugatan keberatan keluarga terpidana Rafael Alun Trisambodo atas perampasan aset, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria}}

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Frandy menyebutkan istri, adik, kakak, anak, hingga ibu terpidana Rafael Alun terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus korupsi yang menjerat Rafael.

Hal tersebut, kata JPU, telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan TPPU itu tidak hanya dilakukan oleh Rafael bersama sang istri, Ernie Meike Tarondek, tetapi juga dilakukan bersama-sama dengan sang ibu, Irene Suheriani Suparman; sang adik, Martinus Gangsar Sulaksono; sang kakak, Markus Seloadji; beserta sang anak, Christofer Dhyaksadarma.

“Terdapat adanya suatu kerja sama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama,” ujar JPU saat membacakan tanggapan atas gugatan keberatan atas perampasan aset keluarga Rafael dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

Kerja sama dan kehendak yang sama dimaksud, kata JPU lagi, yakni dalam membayarkan atau membelanjakan harta serta menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ke dalam transaksi yang seolah-olah sah atau legal.

Meski demikian, KPK hingga saat ini belum menetapkan status hukum terhadap keluarga Rafael tersebut, yang diduga terlibat TPPU.

Adapun TPPU Rafael dilakukan dengan membeli, antara lain tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV Nomor 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah dan bangunan di Jalan Meruya Utara dan Jalan Raya Serengseng, Jakarta Barat, satu unit kendaraan Volkswagen (VW) Caravelle, serta dua unit Kios BM08 dan BM09 Tower Ebony, Kalibata City di Kalibata Residence, Jakarta Selatan, yang diajukan keberatan oleh pemohon.

Dengan terbuktinya Markus Selo Aji selaku pemohon kedua, Martinus Gangsar Sulaksono selaku pemohon ketiga, dan Irene Suheriani Suparman bersama-sama melakukan TPPU dengan Rafael, JPU menuturkan hal itu menunjukkan para pemohon keberatan tersebut bukanlah pihak ketiga yang beriktikad baik, melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam TPPU yang dilakukan Rafael. https://pegasuscommunications-usa.com/pages/

^{_{Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin memberikan keterangan dalam acara Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Bandung, Rabu (6/11/2024). ANTARA/HO-Pemprov Jabar/am.}}

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong penggunaan teknologi blockchain untuk diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Jabar, yakni di 27 kabupaten/kota.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan salah satu caranya adalah dengan sosialisasi lewat Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Bandung, demi mengenalkan penggunaan teknologi digital yang menggunakan kriptografi itu untuk memperkuat keamanan data dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Ini inisiasi untuk pemerintah kabupaten kota di Jabar agar lebih percaya lagi menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung keterbukaan, pelayanan publik lebih baik, penyederhanaan perizinan, dan lainnya,” ujarnya dalam keterangan di Bandung, Kamis.

Acara yang dilangsungkan pada Rabu (6/11) tersebut melibatkan 27 pemda kabupaten/kota di Jabar, dengan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, pelaku industri, dan akademisi, yang bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat dan potensi penggunaan teknologi blockchain, serta mendorong implementasinya sebagai solusi teknologi, yang mampu memperkuat keamanan data dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.

Bey menuturkan, teknologi blockchain dapat diimplementasikan untuk semua layanan publik seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, perizinan, hingga transparansi anggaran.

“Bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi Sapawarga, pembayaran pajak, dan lainnya,” katanya.

Penerapan teknologi blockchain di semua pemerintahan di Jabar ini sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital, terlebih Jabar merupakan provinsi yang selalu terdepan dalam inovasi digital.

“Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jabar harus selalu terdepan dalam inovasi digital,” ucap Bey. https://gradishki.com/polska/

^{_{Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim (kiri) dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalsel Zainal Helmie pada salah satu pertemuan di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Diskominfo Kalsel}}

 Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Kalimantan Selatan menyatakan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di provinsi setempat menduduki posisi teratas dengan poin 80,91 berdasarkan survei dari Dewan Pers pada 2024.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhamad Muslim di Banjarbaru, Selasa, mengatakan Kalsel mengungguli Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya menduduki peringkat teratas dengan skor 79,96, disusul Kalimantan Tengah  dengan 79,58 poin.

Muslim menyebutkan Dewan Pers telah menyurvei IKP sejak 2016 untuk mengetahui kondisi pers di tanah air yang mencakup tiga lingkup, yakni fisik politik, ekonomi, dan hukum.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman suku bangsa, sehingga menjadikan masyarakat Banua menjadi lebih terbuka menerima perbedaan sisi kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, termasuk pada dunia pers,” kata Muslim.

Secara nasional, dikatakannya, skor survei IKP mengalami penurunan menjadi 69,36 poin dari 71,57 pada 2023 dan 77,88 pada 2022, sehingga hal ini merupakan penurunan untuk ketiga kalinya.

Muslim menuturkan penurunan poin IKP tersebut dipengaruhi lingkungan ekonomi yang merosot di seluruh provinsi akibat tekanan ekonomi pada media.

Akibat penurunan yang signifikan tersebut, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih skor survei IKP di atas 80 poin.

Hal ini didapat dari aspek lingkungan politik Kalsel yang mencapai nilai 82,73 poin, lingkungan ekonomi (79,33 poin), dan lingkungan hukum (78,89 poin).

“Ini membuktikan Pemerintah Provinsi Kalsel bersikap terbuka kepadasemua media, baik cetak, elektronik, maupun online,” ungkapnya.

Muslim pun menambahkan setiap media mempunyai kesempatan yang sama untuk meliput dan bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, ia menyebutkan setiap masyarakat juga didorong untuk terlibat pada pemerintahan, terbukti dari penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalsel 2024 yang masuk kategori baik.

Muslim juga menerangkan penilaian IKIP 2024 menunjukkan Kalsel sukses menjalankan pemilu dan pilkada dengan aman, serta kondusif.

KAS138