THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

^{_{Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025).}} 

Pemerintah India berbagi pengalamannya memberikan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah sejak 1995 dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Indonesia di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengungkap isi pertemuan bilateral itu, termasuk mengenai makan siang gratis, saat jumpa pers di Hyderabad House selepas pertemuan, Sabtu.

“India berbagi pengalaman di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan siang (gratis) dan sistem distribusi (layanan) publik kepada Pemerintah Indonesia. Kami memutuskan untuk bekerja sama di bidang-bidang seperti energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, dan pendidikan STEM,” kata PM Modi saat menyampaikan pernyataan bersamanya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Terkait pengalaman India itu, Presiden Prabowo kemudian menyatakan Indonesia telah mempelajari program-program layanan publik di India, termasuk program makan siang gratis.

“Kami berterima kasih, Perdana Menteri atas bantuan-bantuan yang diberikan, kami mengirimkan tim-tim teknis, dan kami saat ini menjalankan banyak program yang menurut kami merupakan contoh-contoh yang baik, dan kami ingin belajar dari pengalaman India,” kata Presiden Prabowo dalam jumpa pers yang sama.

Dalam sesi itu juga, dua pemimpin masing-masing menyatakan Indonesia dan India merupakan mitra yang strategis, dan persahabatan dua negara terjalin sejak masa-masa kemerdekaan.

India, sebagaimana disampaikan PM Modi, juga mengakui Indonesia sebagai mitra penting dalam kerangka kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik.

“Kami berdua (India dan Indonesia) berkomitmen memelihara perdamaian, keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban hukum di kawasan. Kami sepakat kebebasan navigasi harus selalu dijaga sebagaimana diatur dalam hukum internasional,” kata PM Modi.

Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo juga menilai kemitraan Indonesia dan India sangat penting, dan Presiden berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan India.

Prabowo juga mengungkap kontribusi India pada masa-masa kemerdekaan Indonesia. India saat itu memberikan sebidang lahan untuk Indonesia mendirikan kantor kedutaannya pada masa belum banyak negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Itu menunjukkan betapa dalamnya hubungan kami. Indonesia tak akan melupakan dukungan tersebut,” kata Presiden Prabowo kepada PM Modi.

Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India.

Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo hari ini, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan bunga (laying wreath) sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park.

^{_{Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberi keterangan ketika dijumpai di sela-sela acara Rapimnas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).}}

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberi kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tumbuh menjadi usaha besar.

“Kami melihat apabila kami membuka ruang partisipasi kepada usaha-usaha kecil dan menengah, mereka punya kesempatan bisa tumbuh menjadi usaha besar,” ujar Maman ketika dijumpai di sela-sela acara Rapimnas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM di dalam setiap program pemerintah.

Dengan demikian, lanjut Maman, program-program pemerintah dapat memberi kemanfaatan besar bagi masyarakat.

Meskipun demikian, Maman melihat konteks pelibatan UKM dalam pengelolaan lahan tambang terbatas pada pemberian dukungan, bukan memberi kesempatan bagi UKM untuk mengelola sendiri lahan tambang yang diberikan kepada mereka.

“Kalau yang kami lihat, di sektor-sektor pertambangan, keterlibatan usaha-usaha kecil dan menengah itu misalnya suplai alat-alat berat, makanan, macem-macem,” ucap Maman.

Selain itu, Maman juga menyoroti kontraktor-kontraktor pertambangan yang banyak berasal dari sektor usaha menengah.

Terkait dengan kriteria UKM yang bisa terlibat dalam mengelola tambang, Maman menyampaikan akan disiapkan bersama-sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Faktor kompetensi, semua juga nanti akan kami siapkan,” ucap Maman.

Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (23/1), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU Minerba perubahan keempat bersifat kumulatif terbuka sebab Undang-Undang Minerba sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan dua pengujian dikabulkan bersyarat oleh MK.

Badan Legislatif DPR RI berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, kemudian pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan

Kas138

_{^{Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/1/2025).}} 

 Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan tidak ada kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

“Kayaknya tidak ada kenaikan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Selain Yuliot, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menyampaikan belum mendengar perihal kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen.

“Saya belum dapat infonya, karena nggak di saya. Saya tidak ikut, jadi belum tau,” ucap Julian ketika ditemui setelah menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis (23/1).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey yang mengungkap kabar soal kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen.

Kabar tersebut disampaikan oleh Meidy dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ketika membahas ihwal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Jakarta, Rabu (22/1).

“Kemarin kami dapat isu lagi, royalti yang tadi saya sebut 10 persen akan naik 15 persen,” kata Meidy.

Menurut dia, kenaikan royalti tersebut akan memberatkan para penambang nikel. Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen juga dirasa memberatkan para penambang nikel.

Meidy menyampaikan, biaya produksi yang semakin tinggi dan harga nikel yang semakin turun menyebabkan penambang nikel tidak mau produksi.

“Tambang yang dapat RKAB nggak mau produksi. Kenapa? Karena biaya produksi naik, tetapi penjualannya semakin turun,” kata dia.

kas138

_{^{Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025)}}

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer.

Meski belum merinci soal total denda terhadap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang tersebut, Trenggono menjelaskan sanksi denda pasti akan diberlakukan.

“Belum tahu persis (totalnya), itu bergantung pada luasan. Kalau (pagar di perairan Tangerang) itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp18 juta,” kata Trenggono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Menteri KP menjelaskan bahwa pengungkapan pemilik pagar laut masih dilakukan pendalaman dengan berkoordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Keterangan dari Menteri ATR menyebutkan ada dua orang yang terindikasi pelaku dan selanjutnya menjadi bahan diskusi untuk diserahkan kasusnya kepada aparat penegak hukum.

“Begitu kita dapat (pelakunya) akan didenda. Dari kami sanksi denda karena lebih ke arah sanksi administratif, kalau ada unsur pidana itu kepolisian,” kata Trenggono.

Sebelumnya, KKP telah memanggil dan menerima pemeriksaan dua orang nelayan yang mengklaim pemasangan pagar laut itu.

Tahapan pemeriksaan terhadap orang yang mengatasnamakan memasang pagar laut tersebut, kini masih berlangsung dan dirinya tengah menunggu hasil pemeriksaan.

Pemasangan pagar laut di perairan Tangerang ini juga menjadi bahan koreksi KKP untuk memantau seluruh pergerakan melalui sistem “Ocean Big Data”.

“Saya koreksi dan perbaiki terus dengan sistem. Sebenarnya kalau kita sudah terimplementasi semuanya yang Ocean Big Data sudah ketahuan,” kata Trenggono.

^{_{Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memberi keterangan pers di Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).}}

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum.

“Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material,” jelas Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu.

Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi dan peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu secara otomatis di cabut dan dibatalkan statusnya.

“Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,” ungkapnya.

Dia menerangkan, bahwa dari 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di dalam bawah laut dan di cocokkan dengan data peta yang ada, telah diketahui berada di luar garis pantai.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku.

“Hari ini kita sudah panggil kepada petugas itu oleh aparatur pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik,” kata dia.

Sebelumnya, Nusron mengaku bahwa dirinya telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya untuk juga akan memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Menteri ATR menyatakan bahwa pemanggilan tersebut karena KJSB terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) terkait proyek pagar laut tersebut, yakni sebuah kantor jasa survei yang berasal dari pihak swasta.

^{_{Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.}}

Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan,” kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

“Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara–negara ASEAN.

^{_{Pakar hukum pidana yang juga Guru Besar Unej Prof. M. Arief Amrullah}}

Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof. M. Arief Amrullah berharap jangan ada ketimpangan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

“Pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum dalam implementasi hukum pidana,” kata Prof. M. Arief Amrullah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, jika ada ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP, tentu akan menimbulkan permasalahan sistemik, bahkan menghambat penegakan hukum dan akan memunculkan masalah serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan RKUHAP harus berfokus pada reformasi sistem yang mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan karena esensi dari pembaruan acara umum pidana untuk mengubah menjadi lebih baik.

“Keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum harus diwujudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru,” ucap Guru Besar Unej itu.

Prof. Arief menjelaskan bahwa ketimpangan kewenangan itu harus diatasi dalam pembahasan RKUHAP, dan mengusulkan agar penyidikan dan penuntutan saling terintegrasi, bukan menambah atau mengurangi kewenangan jaksa dan polisi yang mengakibatkan perselisihan sepihak.

“Itulah sebabnya menghargai diferensiasi fungsional dengan kata lain saling menghargai masing-masing-masing lembaga. RKUHAP seharusnya menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia,” tuturnya.

Guru Besar Unej itu memandang penting kolaborasi antara penyidik dan jaksa harus lebih efektif sehingga proses hukum berjalan cepat, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi sejumlah potensi masalah dalam draf RKUHAP yang dapat mengganggu prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi hukum yakni kewenangan berlebihan bagi jaksa, penggunaan senjata api oleh jaksa, kewenangan penyadapan dan intelijen, dan sentralisasi kekuasaan pada Jaksa Agung.

“Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh privasi individu sehingga tanpa pengawasan lembaga independen, kewenangan itu berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia,” ujarnya.

Dengan reformasi hukum yang komprehensif, Prof. Arief berharap RKUHAP mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang selama ini terjadi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

_{^{Penyerang Liverpool Darwin Nunez (9) merayakan keberhasilannya mencetak gol pada pertandingan Liga Inggris kontra Brentford di Stadion Gtech Community, London, Inggris, Sabtu (18/1/2025).}}

 Dua gol larut dari Darwin Nunez mengantarkan Liverpool menaklukkan Brentford dengan skor 2-0 pada pekan ke-22 Liga Inggris di Stadion Gtech Community, London, Sabtu malam.

Penyerang Uruguay tersebut mencetak dua gol ketika laga memasuki waktu tambahan babak kedua, tepatnya menit 90+1 dan 90+3, demikian catatan Premier League.

Berkat kemenangan ini Liverpool masih kokoh di peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris dengan 50 poin dari 21 pertandingan, unggul enam poin dari Arsenal di posisi kedua.

Di sisi lain, kekalahan membuat Brentford turun ke peringkat 11 klasemen sementara Liga Inggris setelah mengumpulkan 28 poin dari 22 laga, terpaut 10 poin dari empat besar.

Secara statisik Liverpool mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 62 persen penguasaan bola dan melepaskan 37 tendangan yang delapan di antaranya tepat sasaran.

Brentford berupaya memberikan ancaman terlebih dahulu pada pertandingan ini, namun beberapa upaya yang mereka lakukan belum membuahkan hasil.

Liverpool berbalik mendapatkan peluang lewat tendangan Dominik Szoboszlai setelah menerima umpan Mohamed Salah, namun bola masih menyamping tipis dari gawang Brentford.

Szoboszlai kembali menciptakan peluang untuk membawa Liverpool untuk unggul terlebih dahulu, akan tetapi kali ini tendangannya dari luar kotak penalti masih membentur mistar gawang.

Memasuki babak kedua, Liverpool terus menggempur lini pertahanan Brentford, salah satunya lewat tendangan Mohamed Salah yang masih menyamping dari gawang Brentford.

Pada waktu tambahan babak kedua, pemain pengganti Darwin Nunez sukses memecah kebuntuan dari Liverpool dengan menciptakan gol di menit 90+1 setelah menerima umpan Trent Alexander-Arnold sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Berselang dua menit, Nunez menciptakan gol keduanya pada pertandingan ini setelah umpan dari Harvey Elliot dapat ia konversikan menjadi gol dan mengubah kedudukan menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga laga usai.

Selanjutnya pada pekan ke-23 Liga Inggris, Liverpool dijadwalkan menjamu Ipswich Town, Sabtu (25/1), sedangkan Brentford bertandang ke markas Crystal Palace, sehari setelahnya

^{_{Pelaksana Tugas (Plt) Kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025).}}

 Proses pemadaman kebakaran di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, dinyatakan selesai pada Jumat sore.

“Jadi kalau dari pemadaman kebakaran itu proses pemadamannya sudah kita nyatakan selesai,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan kepada wartawan di lokasi pada Jumat.

Namun demikian, kata Satriadi, proses pencarian para korban atau jenazah masih akan terus dilakukan.

“Kami sedang melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. Kemudian juga dengan pengelola atau pemiliknya,” katanya.

Karena, menurut dia, konstruksi bangunannya sudah tidak lagi memungkinkan kita untuk mengevakuasi. “Jadi mungkin perlu ada penanganan khusus,” tutur Satriadi.

Puing-puing kebakaran yang tersisa perlu dirapikan terlebih dahulu sehingga proses pengiriman korban kebakaran bisa efektif.

“Harus kita rapikan dulu. Kita benahi dulu potongan besi-besinya. Nah itu perlu waktu yang lama. Karena kita kan juga harus ‘safety’ untuk mencari korban,” ungkap Satriadi.

Hingga kini, terdapat tujuh jenazah yang sudah berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sementara itu, 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran tersebut, yakni Ade Aryati (29), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28), Osima Yukari (25) dan Deri Saiki (25).

Selain itu Indira Seviana Bela (25), Keren Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty dan Zukhi Radja (42), Chika Adinda Yustin (26), Muljadi (56) dan Dian Cahyadi (38).

^{_{Sejumlah kendaraan menunggu antrean di pintu masuk Gerbang Tol Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, saat masa uji coba fungsional.}}

Hutama Karya Infrastruktur menyatakan masih membutuhkan sejumlah kajian kemungkinan perubahan trase Tol Seksi Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi.

“Kami masih dalam tahap desain, sehingga membutuhkan kajian dan belum bisa diputuskan apakah menggunakan trase awal atau ada perubahan,” kata Direktur Operasi III PT Hutama Karya Koentjoro saat meninjau lokasi pengerjaan Jalan Sitinjau Lauik, di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Menurutnya lagi, apabila nantinya dalam kajian tersebut terdapat pertimbangan lain, maka trase yang awalnya dari Sicincin-Bukittinggi akan dialihkan ke Kabupaten Tanah Datar. Beberapa pertimbangan Hutama Karya, yakni terkait lahan, biaya hingga pertimbangan atau masukan masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan proyek strategis nasional tersebut.

Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah perubahan trase tersebut lebih memangkas jarak dan biaya, Hutama Karya belum memberikan penjelasan detail karena masih dalam tahap pengkajian tim di lapangan.

“Kajian ini mungkin memakan waktu enam hingga satu tahun,” ujar dia pula.

Hutama Karya membenarkan hingga saat ini pembebasan lahan untuk trase awal Sicincin-Kota Bukittinggi belum dilakukan, karena masih menunggu penetapan lokasi dan pengusulan trase.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian BUMN, Andre Rosiade mengatakan kelanjutan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp60 triliun.

Anggaran tersebut nantinya akan diusulkan Hutama Karya sebagai pihak pengembang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN menggunakan penyertaan modal negara (PMN) 2026.

“Kalau usulan PMN itu disetujui barulah di akhir 2026 Hutama Karya akan melanjutkan pembangunan trase Sicincin-Bukittinggi,” kata dia lagi.

Ia menjelaskan anggaran Rp60 triliun tersebut terbagi atas dua pengerjaan utama, yakni Rp20 triliun pembangunan terowongan yang akan dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), dan sisanya untuk pengerjaan jalan tol.