PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) meraih penghargaan sebagai The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 dan Platinum Champion State-Owned Enterprise di ajang The Asian Post Awards 2024. Penghargaan The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 diberikan atas kontribusi BRI yang konsisten sebagai penyumbang dividen terbesar di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Diketahui pencapaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada negara melalui optimalisasi kinerja perusahaan berkelanjutan.
Sepanjang 2023 lalu, BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp 60,4 triliun. Adapun BRI membagikan dividen sebesar 80% dari total laba bersih atau senilai Rp 43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik.
Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Dalam pembagian dividen tersebut, BRI memberikan setoran kepada negara mencapai Rp25,7 triliun.
Sementara, penghargaan Platinum Champion State-Owned Enterprise diberikan atas prestasi keuangan BRI dengan performa terbaik selama 14 tahun berturut-turut sejak 2010 hingga 2023. Pengakuan ini menegaskan posisi BRI sebagai bank BUMN dengan kinerja finansial yang solid dan inovatif sekaligus membuktikan ketangguhan BRI dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
Pada 2023 kinerja BRI tercatat tumbuh positif dan berkelanjutan. Secara konsolidasian aset perseroan tumbuh 5,3% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp1.965,0 triliun, serta membukukan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% yoy.
Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2% yoy menjadi Rp1.266,4 triliun. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional yang sebesar 10,4% yoy di sepanjang tahun 2023.
Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan bahwa sebagai perusahaan BUMN, BRI memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, maka BRI harus mencetak keuntungan.
“Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar,” ujar Sunarso dikutip Senin (21/10/2024).
“Tentu saja dari Kementerian Dikti Sains dan Teknologi fokus kami adalah pengembangan SDM dan bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru,” kata Stella seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, (21/10/2024).
Stella berkata pengembangan SDM dan inovasi ini amat penting untuk mendukung program pemerintah. Dia mencontohkan program hilirisasi tak akan mungkin berjalan tanpa inovasi.
“Hilirisasi tak akan bisa terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu tentu salah satu yang sangat penting yang harus kita galakkan dan perlu dukungan bersama,” kata dia.
Karena itu, Stella memohon dukungan dari masyarakat untuk pengembangan pendidikan tinggi dan teknologi. Dia mengatakan semua pihak harus bahu-membahu.
“Kami akan bekerja memetakan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada. Tapi juga membuat banyak hal yang bisa membangun negara ini melalui riset,” kata dia.
Sebagai informasi, hilirisasi adalah salah satu tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani usai dilantik di Istana Negara Jakarta hari ini, Senin (21/10/2024).
“Tentunya kami terharu dan bangga karena kendaraan terbaru kami, MV3 Garuda Limousine, karya anak bangsa digunakan dalam momentum bersejarah dan dipercaya oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto yang tiada henti memberi kepercayaan, men-challenge dan mendorong penggunaan produk buatan dalam negeri produksi Pindad untuk terus maju dan meningkatkan kualitasnya,” kata Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose dikutip dari akun Instagram resmi Pindad, Senin (21/10/2024).
Prabowo dikatakan turut andil dalam pengembangan MV3 Garuda ini. Direktur Teknologi & Pengembangan PT Pindad, Sigit P. Santosa juga memastikan mobil tersebut memiliki desain yang memperlihatkan identitas Indonesia.
“Kendaraan MV3 Garuda Limousine memiliki desain yang memperlihatkan karakter yang kuat dengan identitas bangsa Indonesia yang kental, dilengkapi dengan fitur keamanan dan kenyamanan untuk penumpang didalamnya.
Seperti halnya kendaraan MV3 Maung, Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam mengungkapkan ide-ide inovatif, identitas bangsa, dan masukan terhadap kendaraan MV3 Garuda Limousine,” jelasnya.
“Tim enjiniring kami beserta seluruh insan Pindad berupaya keras untuk mewujudkannya, alhamdulillah hari ini produk buatan dalam negeri untuk pertama kalinya digunakan langsung oleh Presiden RI,” imbuh Sigit.
MV3 Garuda Limousine adalah kendaraan yang dikembangkan dari MV3. Mobil berwarna putih memiliki bobot 2,95 ton, serta panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter dan tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase.
Mesinnya menggunakan 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 Km/ jam. Sementara dari segi bodi menggunakan material composite armor.
Material itu disebut tahan munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193 dan kaca anti peluru level B5/B6. Ban MB3 Garuda menggunakan tipe Run Flat Tyre (RFT) berukuran 21, diklaim mobil tetap bisa maju meski ban bocor.
“Ya kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi. Seperti Kimia Farma, Waskita. Tapi harapan kami dengan restru-restru ini kita akan memulai, mentransformasi tahap berikutnya,” ujarnya di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (21/10).
Selain itu, pria yang akrab disapa Tiko ini juga mengungkapkan, pihaknya juga akan mendukung program prioritas era kepemimpinan Prabowo seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.
“Beberapa fungsi prioritas ya swasembada pangan, ketahanan energi, dan mengenai transformasi digital untuk bantuan sosial. Tentunya kita akan bangun konsep yang mendukung program Pak Prabowo, sehingga nanti tugas-tugas jangka panjang seperti swasembada pangan, ketahanan energi bisa kita capai dengan efektif,” jelasnya.
Menurutnya, beberapa program-program BUMN di pemerintahan sebelumnya belum selesai, sehingga Ia bersama wakil menteri Dony Oskaria dan Aminuddin Maruf akan membantu Menteri BUMN bekerja untuk mencapai target.
“Harapan kita bisa kerja sama tentunya, mendukung program-program utama Pak Prabowo dan Mas Gibran, supaya program-program pemerintah baru bisa kita jalankan dengan efektif,” sebutnya.
Tiko mengaku, saat ini belum ada pembagian tugas dari masing-masing wakil menteri. Namun, Ia memastikan program kerja pemerintahan kabinet Merah Putih akan dilaksanakan bersama dengan Kementerian terkait.
“Mulai dari sektor pangan, ketahanan energi, sektor perumahan rakyat, itu nanti kita kaji bagaimana alokasi penugasan. Dan kita pasti akan kerja dengan erat dengan para menteri teknis. Kan tentunya semua penugasan ini sangat terkait dengan menteri teknis,” ungkapnya.
“Jadi tentunya 2 minggu ke depan prioritasnya bagaimana kita mengkoordinasikan dan mensinergikan penugasan dengan menteri teknis,” pungkasnya.
Dia mengakui perundingan perjanjian dagang ini bukan suatu hal yang mudah untuk disepakati. Sebab, ada banyak pertimbangan supaya Indonesia tidak mengalami kerugian dari adanya perjanjian dagang tersebut. Karenanya, Kemendag akan terus mencari solusi yang menguntungkan dari perundingan perjanjian dagang itu.
“Masih ada beberapa yang berunding. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan ya, jadi masih kita kaji lagi. Ya mudah-mudahan ada solusinya segera,” kata Budi saat ditemui di Auditorium Kemendag, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Kendati demikian, Budi masih belum bisa menargetkan kapan perundingan perjanjian dagang itu bisa rampung. Namun, Kemendag terus berupaya untuk berunding dengan Uni Eropa supaya bisa cepat menghasilkan perjanjian dagang yang menguntungkan kedua belah pihak.
“(Targetnya) secepatnya ya, karena memang nggak mudah juga. Tapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana kan harus ada solusinya. Tapi masih terus kita rundingkan. Kita usahakan, kita masih negosiasi terus,” tukas Budi.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan meyakini IUE-CEPA bisa selesai dan disepakati sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir, namun mungkin hal-hal yang pokok atau utamanya terlebih dulu. Jika memang tidak bisa selesai sebelum 20 Oktober 2024, katanya, bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.
“Jadi memang (sebelumnya) kita harapkan perjanjian dagang dengan Uni Eropa bisa selesai September ini. Namun, waktunya sudah tidak banyak. Memang kita harapkan sebelum pak Jokowi selesai di Oktober, ini sudah bisa kita sepakati, mungkin secara principal dulu. Kalau memang tidak bisa, dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Bara mengatakan Kepala Negosiasi Kemendag masih terus berupaya mencari titik temu perundingan perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Adapun yang menyebabkan kembali molornya perjanjian dagang IUE-CEPA, katanya, karena masih ada dua sampai dengan tiga isu lagi yang belum mencapai kesepakatan antara Indonesia dengan Uni Eropa.
“Kita di Kemendag, chief negotiator kita sedang bekerja keras untuk cari titik temu. Saat ini hanya ada 2 atau 3 isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak, Indonesia dengan Uni Eropa. Tapi chief negotiator kita setiap hari berkomunikasi dengan pihak Uni Eropa melalui zoom untuk mencari titik temu, sehingga bisa selesai,” ujarnya.
Namun, Bara tidak bisa mengungkapkan secara detail terkait dua sampai dengan tiga isu yang menjadi kendala belum tercapainya kesepakatan tersebut. Sebab, perundingan masih berlangsung.
“Saya nggak bisa katakan secara detail, karena (perundingannya) masih berlangsung,” ucap Bara.
Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan ada makna di balik perubahan nama tersebut.
Perubahan nama ini mengisyaratkan ada political will yang cukup besar dari Kabinet Merah Putih untuk mempercepat transformasi digital. Sehingga, digital menjadi tema yang penting di dalam kementerian ini.
Nezar mengatakan fokus digitalisasi ini membuat Komdigi lebih fokus ke beberapa area. Salah satunya terkait keamanan siber.
“Kami akan memastikan setiap kementerian, lembaga, dan daerah menyiapkan apa yang kita sebut sebagai CSIRT,” ujar Nezar saat ditemui usai pelantikan di Kantor Komdigi, Senin (21/10/2024).
CISRT adalah Computer Security Incident Response Team. Artinya, setiap kementerian, lembaga, dan daerah harus memiliki tim khusus yang akan merespons ketika terjadi insiden keamanan.
“Nah yang kedua tentu saja pembangunan infrastruktur digital yang menjadi fokus kita juga. Agar, satu, kita bisa membuat konektivitas yang sudah terbangun ini menjadi meaningful connectivity yang bisa bermanfaat. Sekaligus pesan Pak Presiden, Pak Prabowo bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu,” Nezar menjelaskan.
Ditemui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) yang juga baru dilantik, Meutya Hafid, mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengubah nama Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Meutya menjelaskan bahwa perubahan nama Kemenkominfo menjadi Komdigi adalah upaya menjawab tantangan zaman.
“Kemudian, saya akan ulangi lagi bahwa nama kementeriannya berubah untuk menjawab tantangan zaman jadi memang juga sudah menjadi fokus sesuai astacita bapak Presiden Prabowo, kita juga akan menitikberatkan pada digital jadi nama Komunikasi dan Informatika jadi diubah jadi Komunikasi dan Digital,” katanya.
Sebagai Menkomdigi, Meutya mengatakan siap menjalankan tugas sesuai dorongan masyarakat, termasuk menyikapi keamanan digital dengan serius.
“Saya sesuai pesanan, pesanan tuh keinginan masyarakat banyak yang kita coba tampung, selama saya di komisi I juga sebelumnya. Di antaranya itu keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius,” ujarnya.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024)
“Perintah dari Presiden membangun mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Mewujudkan pemerintahan yang bekerja hanya untuk rakyat memastikan bahwa semua uang rakyat kembali ke rakyat tidak mampir ke kantong pejabat,” jelasnya.
Prabowo juga meminta agar birokrat bekerja secara profesional. Dalam hal Kementerian Dalam Negeri, Bima mengatakan pihaknya akan memastikan agenda terdekat yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan lancar.
“Ini tugas yang paling penting adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada sampai pemungutan suara nanti memastikan bahwa birokrasi netral tidak memihak dan terus melayani warga tanpa terkecuali apapun itu layar belakangnya,” terang Bima.
“Pencapaian ini sesuai dengan strategi perusahaan untuk mendorong peningkatan penjualan produk Precast ke proyek-proyek infrastruktur strategis,” ujar Fandy Dewanto, Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP dalam keterangannya, Senin (21/10).
Pendapatan terbesar WSBP berasal dari lini bisnis Precast, yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 74,4%, dengan kontribusi Rp588,42 miliar pada 2024, dibandingkan Rp337,38 miliar di 2023. Lini bisnis Precast kini menyumbang 44,1% dari total pendapatan usaha WSBP.
Beberapa proyek Precast yang disuplai oleh WSBP di tahun ini di antaranya proyek LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai), Proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3A dan 3B, Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, dan berbagai proyek lainnya.
Di sisi lain, bisnis Readymix juga mencatatkan peningkatan sebesar 17,0% menjadi Rp539,60 miliar, naik dari Rp461,16 miliar di 2023, menyumbang 40,4% dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan dari Jasa Konstruksi sebesar Rp206,39 miliar pada 2024.
“WSBP juga berhasil mempertahankan Gross Profit Margin (GPM) sebesar 21,1%, yang didukung oleh dominasi Penjualan produk Precast yang memiliki margin lebih tinggi dibandingkan dengan lini bisnis lainnya,” sebutnya.
Selain itu, laba kotor perusahaan juga mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 87,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, dari Rp150,60 miliar pada 2023 menjadi Rp281,76 miliar di 2024.
Kemudian, beban Non-Contributing Plant (NCP) turun sebesar 63,4%, dari Rp274,74 miliar di 2023 menjadi Rp100,47 miliar pada 2024. “Penurunan ini terjadi berkat peningkatan produksi dan utilisasi yang optimal dari unit-unit produksi WSBP, selain itu juga menandakan efisiensi operasional yang terus membaik,” sebutnya.
Selain itu komitmen restrukturisasi yang terus berjalan dengan lancar, juga tercermin dari pembayaran kewajiban kepada kreditur melalui skema CFADS yang telah mencapai tahap keempat dengan total Rp320,85 miliar.
Adapun Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp1,73 triliun hingga akhir September 2024, atau sekitar 75% dari target tahunan Rp2,3 triliun.
“Pencapaian kinerja pada Triwulan III/2024 telah selaras dengan program transformasi bisnis perusahaan. Perusahaan secara operasional lebih sehat dengan pertumbuhan Nilai Kontrak Baru dan Pendapatan Usaha. Ke depan, kami akan terus fokus pada inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar,” pungkasnya.
Tanggal 2 September 2024 menjadi sangat istimewa bagi sejarah ketahanan energi Indonesia. Setelah menunggu 79 tahun lamanya sejak kemerdekaan diproklamirkan, menjelang masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (Perpres CPE) yang didefinisikan sebagai jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Energi nasional pada kurun waktu tertentu.
CPE dan Cadangan Operasional (CO) merupakan 2 (dua) pondasi besar suatu bangunan besar bernama Cadangan Energi Nasional untuk menopang ketahanan energi nasional. CPE dan CO sebagai amanat PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
Kehadiran Perpres CPE melengkapi pengaturan Cadangan Energi Nasional yang terlebih dahulu diimplementasikan oleh CO. BPH Migas sebagai badan pengatur yang melaksanakan fungsi penjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI, telah merumuskan pengaturan khusus penyediaan CO BBM melalui Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020.
CO BBM didefinisikan sebagai jumlah BBM yang menjadi bagian dari kegiatan operasional Badan Usaha (BU), di mana kegiatan pemenuhan CO BBM disimpan dalam cakupan kurun waktu hari tertentu pada Fasilitas Penyimpanan. BPH Migas melakukan monev pelaksanaan penyediaan CO BBM setiap BU Niaga Umum dengan mengacu pada kebijakan presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, dengan amanat ketahanan hari CO BBM sebesar 23 hari.
Hal ini bermakna bahwa presiden menginginkan BU mampu menyediakan CO BBM sebanyak 23 ketahanan hari yang dihitung dari stok dibagi penyaluran rata-rata. CO BBM berfungsi sebagai alert dalam mendeteksi potensi awal terjadi kondisi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Krisdaren) BBM pada setiap BU Niaga Umum, yang merupakan garda terdepan dalam mendistribusikan BBM kepada konsumen akhir.
Namun jika BU tidak dapat memenuhi ketahanan hari 23 hari pada suatu jaringan distribusi niaga, tidak serta merta telah terjadi kondisi Krisdaren BBM. Pengaturan Krisdaren BBM diatur tersendiri melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Permen ESDM Pelaksanaan Krisdaren).
Krisis energi dimaknai sebagai kondisi kekurangan energi, sedangkan darurat energi dimaknai sebagai kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi.
Permen ESDM Pelaksanaan Krisdaren juga mengatur CO BBM selama 7 (tujuh) hari ketahanan stok pada terminal BBM dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar pada suatu Wilayah Distribusi Niaga BBM sebagai batas minimum cadangan, untuk kemudian menjadi pertimbangan diusulkan sebagai Krisis Energi berdasarkan kondisi teknis operasional, jika CO BBM tersebut diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh BU selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari ke depan.
Krisis Energi berdasarkan kondisi teknis operasional tersebut ditetapkan oleh menteri penyelenggara urusan pemerintahan di bidang energi. Pada penetapan Darurat Energi berdasarkan kondisi teknis operasional, mempertimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan terjadinya keadaan kahar, gangguan keamanan, dan/atau kecelakaan teknis pada sarana dan prasarana energi, di mana diperkirakan tidak dapat dipulihkan oleh BU selama lebih dari 3 (tiga) bulan.
Sedangkan untuk penetapan Krisdaren berdasarkan kondisi nasional, akan ditetapkan presiden jika mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, terganggunya kehidupan sosial masyarakat, dan/atau terganggunya kegiatan perekonomian dengan mempertimbangkan besarnya eskalasi dampak Krisdaren berdasarkan kondisi teknis operasional yang diukur secara nasional.
Setelah dinyatakan suatu kondisi Krisdaren, baik yang diakibatkan oleh ketidakmampuan, kegagalan BU dalam memenuhi CO BBM maupun karena faktor kahar, maka disinilah dibutuhkannya CPE yang berfungsi sebagai buffer yang disediakan dan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Tindakan cepat diperlukan untuk meredam efek dari kondisi Krisdaren yang dapat bereskalasi dengan cepat gangguan terhadap perekonomian nasional.
Perpres CPE hadir untuk menjamin Ketahanan Energi nasional, mengatasi Krisdaren, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Perpres CPE mengatur 2 (dua) materi besar, yaitu pengaturan terkait penentuan jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE serta pengaturan pengelolaan CPE, dengan pendanaan dari APBN dan dapat juga diperoleh dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
CPE diatur sebagai barang milik negara berupa persediaan, dengan jenis CPE yang ditetapkan, yaitu BBM jenis bensin, Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta minyak bumi. Ketiga jenis ini terpilih dengan pertimbangan peran strategis dalam konsumsi nasional, sumber perolehan berasal dari impor, sebagai modal pembangunan nasional, neraca energi nasional, dan/atau sumber energi yang siap ditransformasikan atau dipergunakan.
Volume per jenis CPE ditargetkan akan terpenuhi sampai dengan tahun 2035, untuk BBM jenis bensin sejumlah 9,64 juta barel, LPG sejumlah 525,78 ribu metrik ton dan minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel, pemenuhan jumlah CPE disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara setiap tahunnya. Sedangkan pemilihan Lokasi CPE, akan ditetapkan kemudian melalui sidang anggota DEN dengan memperhatikan pemenuhan syarat teknis dan kelayakan.
Setelah ditentukan jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE, Menteri aan melakukan pengelolaan CPE dengan mengadakan persediaan CPE, menyediakan infrastruktur CPE, memelihara CPE, menggunakan CPE, serta memulihkan CPE dengan mengikutsertakan BUMN, BU, dan/atau Bentuk Usaha Tetap di bidang Energi. Perpres CPE telah diterbitkan Pemerintahan Joko Widodo, namun menyisakan pekerjaan besar bagi
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti amanat Perpres CPE yang masih memerlukan penentuan pemilihan lokasi CPE dan pedoman teknis mekanisme pengelolaan dan pengawasan CPE. Tindaklanjut tersebut diharapkan dapat terselesaikan paling lambat pertengahan tahun 2025, sehingga pembangunan CPE dapat dilaksanakan secara bertahap dan dapat dianggarkan pada tahun anggaran 2026.
Suasana panggung rakyat Taman Pandang Istana Merdeka, Jakarta, (20/10/2024). ANTARA/Yamsyina Hawnan Panggung hiburan di Taman Pandang Istana Merdeka, kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Minggu.
Area tersebut berseberangan langsung dengan Istana Merdeka sehingga masyarakat bisa sekaligus mengintip kemeriahan di tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia itu.
Tampak ruangan terbuka di depan panggung dipadati warga, sekaligus memenuhi jalanan hingga ke sekitar Monas.
Personel kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan dan Satpol PP juga turun untuk mengawal panggung rakyat ini.
“Dari Jawa Timur ada sekitar 30 bus untuk ke sini (Jakarta) menyaksikan langsung pelantikan langsung, sebagai pendukung Pak Prabowo, Kopra (Konco Prabowo),” kata warga Mojokerto, Jawa Timur, Yuli Purwanto (53).
Purwanto mengungkapkan, warga Mojokerto merasakan manfaat pembangunan masif di era kepemimpinan Jokowi.
Ia berharap, pembangunan hingga ke pelosok desa itu bisa terus berlanjut di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Di Mojokerto, waktu Pak Jokowi, ada pembangunan desa sudah sampai ke pelosok-pelosok. Jadi, terasa sekali bagi kami manfaatnya,” katanya
Sementara itu, salah satu relawan Sedulur Jokowi, Anik Murni (72), berharap Presiden Prabowo bisa memberikan perhatian lebih di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Di era Pak Prabowo, (harapan) nomor satu di pendidikan dan kedua di kesehatan. Juga peningkatan SDM perempuan,” katanya.
Anik menjelaskan, ia sengaja datang langsung ke kawasan Taman Pandang Istana agar bisa melihat kemeriahan rangkaian acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru.
Ia juga berharap acara panggung hiburan yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Monas, bisa memberikan manfaat dan hiburan bagi masyarakat.
“(Panggung Rakyat) ini ikut memeriahkan, bagus, masyarakat juga punya sarana hiburan. Jadi, bisa dinikmati bersama,” katanya.
Panggung Rakyat di Taman Pandang Istana Merdeka turut dimeriahkan grup musik Dewa.
