THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

_{Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss}

 Presiden Prabowo Subianto ditemani Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo foto bersama Zinedine Zidane, legenda sepakbola Prancis serta anaknya Theo Zidane. Momen itu di sela-sela menghadiri Forum Ekonomi Dunia 2026 di Davos, Swiss.

“Hari ini di sela World Economic Forum saya bertemu dan berdiskusi dengan legenda sepakbola dunia Zinédine @Zidane yang juga bersama putranya Theo Zidane,” tulis akun Prabowo, dilihat Okezone dari akun Instgram, Jumat (23/1/2026).

Sebelumnya, Prabowo juga mengunjungi Paviliun Indonesia. Setibanya di paviliun, Presiden Prabowo menyapa dan bercengkrama dengan sejumlah pengunjung, termasuk tamu dari beberapa negara seperti Norwegia.

Kepala Negara tampak berinteraksi dengan para pengunjung yang menunjukkan ketertarikan terhadap peluang kerja sama dan investasi di Indonesia.

Prabowo kemudian duduk bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berbincang sejenak mengenai agenda yang baru saja dihadiri di Davos Congress Centre, khususnya terkait penyampaian pidato kunci dalam forum WEF.

Kebersamaan tersebut dilanjutkan dengan menikmati kopi hangat khas Indonesia bersama para menteri.

Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

_{Survei Median (Foto: Tangkapan layar Median)}

Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen positif dari publik. Dari temuan survei Lembaga Survei Median, tingkat kepuasan publik secara umum mencapai 54,5 persen.

“Ada 54,5 persen puas atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara umum dan 41,3 persen tidak puas,” ujar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil survei terbaru secara daring, Selasa (20/1/2026).

Rico mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang membuat publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tiga alasan besar di antaranya yakni, karena program makan bergizi gratis (MBG) 12,6 persen.

Kemudian, karena pemberantasan korupsi 10,4 persen dan janji terpenuhi 8,4 persen. Sebaliknya, ada sederet alasan publik yang merasa tidak puas, yakni tiga besar di antaranya karena janji lapangan kerja belum tercapai 16,7 persen.

“Selanjutnya, penanganan bencana kurang bagus 13,3 persen, kemudian MBG hamburkan uang dan kurang efisien 9,3 persen,” imbuh Rico.

Median melakukan survei dengan menggunakan responden pengguna media sosial. Hal itu dilakukan untuk mengungkap peta opini pengguna media sosial di Indonesia. Proses pengambilan data 9-13 Januari 2026

Kuesioner disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60+ tahun. Form pertanyaan disebar secara proporsional terhadap populasi di 38 provinsi. Target sampel sebesar 1.000 responden.

^{DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak menggelar khitanan massal di Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung, Banten}

Para orangtua yang anaknya ikut khitanan massal menyambut positif kegiatan yang digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak. Mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosial tersebut.

Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (16/1/2026). Sebanyak 22 anak ikut serta dalam kegiatan sunatan massal ini.

Salah satu orang tua peserta, Imam, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Partai Perindo karena telah memfasilitasi khitanan massal secara gratis. Sang anak juga gembira karena mendapatkan hadiah menarik secara gratis.

“Kami sangat berterima kasih kepada Partai Perindo. Kegiatan ini sangat membantu kami sebagai orang tua, apalagi anak-anak juga senang karena mendapatkan banyak hadiah,” ujar Imam.

Selain mendapatkan layanan sunat, para peserta menerima berbagai bingkisan, mulai dari uang saku, jajanan, sembako, hingga dua ekor ayam hidup. Usai dikhitan, anak-anak peserta diantar pulang menggunakan ambulans milik Partai Perindo. Imam berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu.

https://outsidecontrol.com

_{Tanah longsor di Jepara (Foto: BNPB)}

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan rasa duka cita Presiden Prabowo Subianto atas bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

“Saya langsung diperintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk datang ke Jepara. Pertama, beliau menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita bagi seluruh masyarakat Jepara yang terdampak,” kata Suharyanto, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Suharyanto menyampaikan tiga pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara. Ia menggarisbawahi pentingnya penanganan masyarakat terdampak bencana secara maksimal.

“Khusus di titik ini dulu, saya ingin menyampaikan yang pertama yang harus ditangani, yang harus dilakukan penanganan secara maksimal adalah manusianya, orangnya,” ujarnya.

Meskipun rumah rusak di Desa Tempur menyasar 13 kepala keluarga (KK), pemerintah daerah dapat memfasilitasi relokasi. Pemerintah daerah menyediakan lokasinya, sementara pembangunan rumah akan dibantu oleh BNPB.

“Jadi jangan berpikir kalau namanya BNPB itu harus membangun yang banyak-banyak. Tidak, satu atau dua rumah juga tidak apa-apa. Yang penting itu masyarakat,” ungkapnya.

Terkait kebutuhan dasar masyarakat terdampak, BNPB telah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Pihaknya juga akan menambah bantuan apabila jumlah yang disalurkan masih kurang.

https://uniquepatterns.com

_{Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Foto: Dpr.go.id)}

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berharap para tersangka lain dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice (RJ). Terlebih, mekanisme RJ telah diatur dalam KUHP dan KUHAP baru.

“Kami berharap kasus-kasus lain terkait ijazah Pak Jokowi juga bisa diselesaikan dengan RJ yang memang sangat sesuai dengan budaya kita, yakni penyelesaian masalah dengan musyawarah,” ujar Habiburokhman, Sabtu (17/1/2026).

Habiburokhman mengapresiasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri beserta jajaran yang dinilai bekerja keras mengimplementasikan RJ terhadap tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

“Kami juga menyampaikan salut dan hormat kami kepada Pak Jokowi dan Pak Eggi Sudjana yang legawa menanggalkan ego masing-masing hingga terwujud perdamaian dan penghentian penyidikan,” ucap Habiburokhman.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, penyelesaian kasus tudingan ijazah Jokowi terhadap Eggi dan Damai merupakan bukti bahwa KUHP dan KUHAP menghadirkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

“Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus fitnah ijazah palsu dengan tersangka Eggi Sudjana dan Damai Lubis adalah bukti nyata KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan,” ujarnya.

“Berbeda dengan praktik di masa lalu, di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur dalam KUHP dan KUHAP lama, kini jalan RJ terbuka lebar karena telah diatur secara khusus baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru,” pungkasnya.

kera4d

_Ilustrasi.

Pihak berwenang Iran mengatakan setidaknya 3.000 orang telah ditangkap dalam demonstrasi anti-pemerintah selama beberapa minggu terakhir, menurut laporan kantor berita negara. Pada Jumat (16/1/2026), protes massal di Iran sebagian besar telah diredam, dengan jalan-jalan di Ibu Kota Teheran dan wilayah lain relatif tenang.

Situs pemantau daring NetBlocks menyebutkan pada Jumat bahwa pemadaman internet nasional telah memasuki hari kedelapan setelah otoritas Iran memutus akses internet pada puncak protes pekan lalu, demikian dilaporkan Al Jazeera.

Ribuan warga Iran turun ke jalan sejak akhir Desember karena marah atas inflasi yang melonjak dan devaluasi tajam mata uang lokal, yang memicu tindakan keras dari otoritas Iran.

Para pemimpin Iran menyebut demonstran sebagai “perusuh” dan menuduh negara-negara asing, terutama Amerika Serikat dan Israel, memicu kerusuhan tersebut.

Kera4d

_{Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak}

Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang yang telah memasuki agenda pemeriksaan saksi tersebut, salah satu saksi membantah adanya pembiayaan acara bermain golf di Thailand oleh perusahaan tertentu.

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang ke-15 adalah Manajer Shipping Business PT Pertamina International Shipping (PIS), Muhammad Umar Said. Dalam keterangannya, Umar membantah PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) membiayai acara main golf di Thailand yang diikuti sejumlah pihak.

Mulanya, kuasa hukum Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza alias Kerry Riza, Patra M Zen, mengonfirmasi kepada Umar Said terkait undangan dari Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, untuk mengikuti kegiatan golf di Thailand.

_{Demo Iran (foto: AP News)}

Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyampaikan klarifikasi resmi untuk meluruskan opini publik Internasional, khususnya di Indonesia, terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Iran dalam beberapa waktu terakhir.

Kedubes Iran menegaskan, bahwa unjuk rasa yang terjadi pada Minggu, 28 Desember 2025, di Teheran berawal dari aksi damai serikat pekerja, pedagang, dan pelaku usaha sebagai respons atas fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada daya beli dan stabilitas bisnis. Aksi tersebut disebut murni bermotif ekonomi dan berlangsung tertib tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Tuntutan utama para pengunjuk rasa adalah stabilitas pasar, dan penerapan kebijakan ekonomi yang efektif. Sejak awal, unjuk rasa ini bersifat damai dan sah,” demikian pernyataan Kedutaan Besar Republik Islam Iran yang diterima Okezone, Rabu (14/1/2026).

Iran menegaskan komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan hak berunjuk rasa secara damai, sebagaimana dijamin dalam konstitusi nasional dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Otoritas terkait, menurut pernyataan tersebut, tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pengunjuk rasa damai dan justru menindaklanjuti aspirasi mereka melalui mekanisme resmi.

_KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk valuta asing (valas) saat menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara (Jakut) pada Senin 12 Januari 2026. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan valas yang disita senilai ribuan dolar Singapura.

“Jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut senilai SGD8.000,” kata Budi, Selasa (13/1/2026).

Selain valas, tim penyidik lembaga antirasuah juga menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan yang berlangsung pada pukul 11.00 sampai dengan 22.00 WIB tersebut.

“Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara terhadap Wajib Pajak PT Wanatiara Persada,” ujarnya.

“Penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data terkait perkara yang juga disita dalam penggeledahan tersebut,” sambungnya.

Diketahui, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 9 Januari 2026.

_{Cucu Pendiri NU Usulkan Lembaga Permusyawaratan Syuriah untuk Perkuat PBNU}

 Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan kelembagaan kolektif agar menjadi lembaga yang tangguh. Semacam Majelis Permusyawaratan Syuriah.

Hal ini diungkapkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Kiai Abdussalam Shoib alias Gus Salam, Minggu (11/1/2026).

“Saat ini NU butuh kelembagaan kolektif supaya menjadi lembaga yang tangguh dari berbagai intervensi yang memungkinkan, NU di tarik dalam pusaran kepentingan tertentu. Istilah yang bisa digambarkan dengan mudah adalah semacam Majlis Permusyawaratan Syuriah,” ujarnya.

Cucu pendiri NU ini mengatakan,  Majelis Permusywaratan Syuriah terdiri sejumlah ulama yang memimpin NU dalam satu periode secara kolektif,  dan kepemimpinannya ditunjuk bergiliran setiap tahun hingga selesai dalam satu periode lima tahun.

“Majlis Syuriah dapat merumuskan kepemimpinan tanfidziyah dalam satu periode yang di putuskan dalam Muktamar NU. Kenapa ide ini menjadi cara pandang baru dalam keberlangsungan kelembagaan NU. Karena NU membutuhkan itu,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa keutamaan yang dapat dijadikan pondasi kekokohan keberlangsungan kelembagaan NU dengan format Majlis Permusywaratan Syuriah.

Pertama, institusi independen, NU  akan mempunyai struktur yang mengembalikan fungsi syuriah sebagai supremasi institusi yang lebih independen, bisa memilah antara sikap individu dan sikap kelembagaan.

“Begitupun dengan kebutuhan keputusan syari’ah keagaamaan, akan memiliki kekuatan yang legitimit karena manjadi pendapat yang jumhur,” imbuhnya.

Kedua, lanjutnya, kontrol kelembagaan. Majlis Permusywaratan Syuriah akan lebih memiliki obyektifitas dalam kontrol kelembagaan NU yang dijalankan oleh tanfidziyah.