Hujan disertai angin kencang yang melanda Jakarta menyebabkan satu rumah roboh pada Rabu (17/9/2025). Lokasi rumah roboh berada di Jalan Penganten Ali, Gang AMD Nomor 73, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
“Dugaan penyeba
Ia menyampaikan penanganan pascakejadian ini dilakukan BPBD bersama Satpol PP, PLN, PSKB/Tagana Dinsos, personel Polsek, dan personel Koramil. Beruntung, dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
“Korban dan pengungsi tidak ada atau nihil. Estimasi kerugian: Rp20.000.000,” pungkasnya.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh melawan korupsi ternyata menyimpan masalah.
Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Harris Arthur Hedar, menyoroti lima pasal kontroversial yang dinilai bisa menggeser asas praduga tak bersalah hingga mengancam hak rakyat kecil.
“RUU ini punya tujuan mulia. Tetapi ada lima pasal yang harus dicermati. Karena hukum bisa lebih menakutkan daripada melindungi. Ini bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Sebelum disahkan, sebaiknya pasal-pasal tersebut diperbaiki,” ungkap Harris, Selasa (16/9/2025).
Viral Lantik Istri Jadi Bunda PAUD, Pramono: Istri Saya Orang Rumahan, Medsos Aja Enggak Punya!
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi pelantikan istrinya Endang Nugrahani sebagai Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, menjadi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi DKI Jakarta. Pramono mengatakan, pelantikan sesuai aturan main dan tidak digaji sesen pun.
“Jadi istri saya sebenarnya nggak punya jabatan apa-apa di balai kota. Termasuk yang diviralkan itu mempunyai jabatan khusus sebagai staf khusus gubernur, enggak,” kata Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
“Istri saya itu orang rumahan, medsos aja nggak punya dan dia nggak mau mengganggu saya. Kalau bukan karena memang ada aturan main, kemudian juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatur istrinya Bupati, Wali Kota, Gubernur, menjadi Bunda Paud. Jadi saya melantik istri saya sebagai Bunda Paud tidak digaji sesen pun,” tambahnya.
Politikus PDIP ini juga menekankan bahwa sang istri tidak pernah ikut campur soal urusan pekerjaan sebagai pemimpin di DKI 1.
“Malah lebih banyak yang sosial. Jadi sekali lagi saya ingin meluruskan bahwa nggak ada istri saya bantu-bantu atau ikut campur urusan pekerjaan saya. Dari dulu istri saya tidak pernah. Dia hanya dilantik sebagai Bunda Paud dan itu tidak digaji sama sekali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Endang Nugrahani, sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi DKI Jakarta.
Bersamaan dengan itu, turut dikukuhkan pula para Bunda PAUD tingkat kota dan kabupaten se-DKI Jakarta periode 2025–2030. Acara pengukuhan berlangsung di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (12/9).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta proyek galian di sepanjang Jalan TB Simatupang hingga Lebak Bulus, Jakarta Selatan, rampung akhir Oktober 2025. Ultimatum itu untuk mengatasi permasalahan macet.
“Mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi. Dan saya juga sudah merapatkan secara khusus, baik itu PAM Jaya, Paljaya, kemudian Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua,” ucap Pramono di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (14/9/2025).
Sehingga dengan demikian, kalau ini sudah selesai, maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang,” tambahnya.
Pramono menyebut telah mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk rekayasa lalu lintas Tol Pondok Pinang-TMII tepatnya yang bersinggungan langsung dengan ruas Jalan TB Simatupang.
“Jadi untuk TB Simatupang, Alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan, izin dari Kementerian PU untuk melakukan, mengalihkan arus termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan. Tetapi prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol,” ucapnya.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Polri sendiri disebut telah melakukan sejumlah perbaikan dalam beberapa waktu terakhir.
Adapun gagasan pembentukan komisi reformasi tersebut digulirkan oleh tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menekankan pentingnya mengingat kembali spirit reformasi dalam setiap upaya pembenahan institusi Polri. Menurutnya, Korps Bhayangkara merupakan hasil dari agenda reformasi yang diperjuangkan rakyat.
“Spirit dari tokoh-tokoh ini ya, mengingatkan kita semua bahwa Kepolisian itu lahir dari rahim reformasi. Artinya memang ada semangat di situ, semangat untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang jauh lebih demokratis — penegakan hukumnya bagus, keamanan dan ketertiban masyarakatnya juga bagus. Itu yang pertama, itu mengingatkan kita semua,” ujar Anam, Sabtu (13/9/2025).
Anam menjelaskan Polri selama ini telah berupaya melakukan berbagai strategi perbaikan demi mewujudkan institusi yang dicintai oleh masyarakat. “Dalam beberapa tahun ini, Pak Listyo misalnya, sebagai Kapolri selalu menekankan: ayo humanis, profesional. Cuma memang karena instrumennya belum memadai, sehingga belum ada sesuatu yang jauh lebih konkret terhadap perspektif humanis dan profesionalitas. Itu juga penting,” jelasnya.
Menurut Anam, reformasi Polri tidak dimulai dari titik nol. Sudah ada banyak perbaikan, baik dari segi pelayanan, kanal pengaduan, hingga penindakan terhadap pelanggaran
“Bagaimana pelayanan yang baik — ya, ada upaya untuk digitalisasi pelayanan SIM, pengaduan kalau ada pelanggaran oleh anggota. Bisa langsung, antara pengadu masuk ke ruang online itu bisa melakukan pengaduan. Jadi kalau ini bergulir, tidak berangkat dari nol. Sehingga kita bisa memastikan arah lebih humanis, lebih profesional. Apalagi kemarin, doktrinnya itu: profesional dan humanis. Itu yang penting,” papar Anam.
Partai Perindo dorong pemulihan fungsi lahan irigasi Mbay (Foto: Dok)
Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi lahan irigasi Mbay sebagaimana mestinya. Desakan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Nagekeo, saat fraksi menyampaikan pemandangan umum atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin lalu.
“Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait alih fungsi lahan di irigasi Mbay yang telah menjadi proyek garam, permukiman dan pembangunan Batalyon Waka Nga Mere,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Perindo Elias Cima saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
Dia menegaskan, alih fungsi lahan irigasi Mbay melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut melarang alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau permukiman, karena dapat mengancam ketersediaan pangan dan melemahkan ketahanan nasional.
Oleh karena itu, Fraksi Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini, meminta langkah korektif agar lahan produktif tersebut kembali difungsikan untuk kepentingan pangan masyarakat.
“Lahan di irigasi Mbay harus dikembalikan fungsinya seperti semula,” tegas Elias.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian sebagai tindak lanjut dari tuntutan masyarakat untuk melakukan perbaikan di tubuh Polri.
Keputusan ini disampaikan Prabowo saat dialog terbuka dengan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/9/2025) sore hingga malam.
Pendeta Gomar Gultom, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), yang hadir dalam dialog, menegaskan respons positif presiden terhadap tuntutan reformasi kepolisian.
“Tadi disampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut baik oleh Pak Presiden. Beliau akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Ini juga merupakan aspirasi masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gultom usai pertemuan.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim yang hadir menambahkan, Presiden Prabowo mendengarkan setiap poin aspirasi tokoh GNB dalam dialog yang berlangsung sekitar tiga jam. Aspirasi tersebut sejalan dengan tuntutan 17+8 yang disuarakan mahasiswa dan kalangan masyarakat sipil.
Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan komisi investigasi independen terkait peristiwa Prahara Agustus yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Prabowo menyetujui pembentukan komisi ini, dengan detail format yang akan diumumkan pihak Istana.
Selain tujuh orang meninggal dunia, bencana itu mengakibatkan 47 orang mengalami luka-luka, dan 237 warga mengungsi ke lokasi penampungan.
Selain mengancam keselamatan warga, banjir dan longsor juga menimbulkan kerusakan infrastruktur dengan tertutupnya akses jalan utama akibat longsoran material.
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menegaskan bahwa fokus utama Polri saat ini adalah memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan cepat dan aman.
“Kami bersama instansi terkait terus berupaya menyelamatkan warga terdampak, khususnya mereka yang berada di wilayah sulit dijangkau. Evakuasi korban menjadi prioritas, di samping memastikan kebutuhan dasar di pengungsian tetap terpenuhi,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Direktur Imparsial, Ardi Manto, menjadi korban serangkaian aksi teror yang diduga sebagai bentuk intimidasi terhadap kerja-kerja pembela hak asasi manusia. Ardi bersama Tim Advokasi untuk Keadilan langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya.
Ardi menjelaskan, aksi teror ini mulai dirasakannya sejak Desember 2024. Namun, eskalasi terjadi pada 20 Agustus 2025 ketika akun WhatsApp pribadinya diretas.
“Peretasan akun Instagram kantor (@imparsial) terjadi pada Juli, kemudian berlanjut dengan peretasan dan pengambilalihan akun WhatsApp saya pada 20-28 Agustus 2025,” ujar Ardi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).
Tak berhenti di situ, Ardi juga mengalami perusakan kendaraan dan pencurian dokumen milik Imparsial. Peristiwa itu terjadi pada 8 September 2025 di kawasan Jatiasih, Kota Bekasi, saat ia singgah di sebuah rumah makan.
“Dokumen itu berisi aktivitas kegiatan yang kalau jatuh ke tangan pencuri tidak ada gunanya. Tapi jika dimanfaatkan pihak yang ingin melemahkan kerja kami, bisa menjadi masalah,” jelas Ardi.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana pada Selasa 9 September 2025 besok. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kuasa hukum Lisa, Jhonboy Nababan mengatakan kliennya bakal menghadiri panggilan pemeriksaan besok dalam kapasitas sebagai saksi terlapor pukul 11.00 WIB.
“Besok hadir jam 11.00 WIB,” kata Jhonboy, Senin (8/9/2025).
Pemeriksaan terhadap Lisa seharusnya dilakukan pada Kamis 4 September 2025 lalu. Namun, Lisa berhalangan hadir.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri menyatakan hasil tes DNA Ridwan Kamil tak identik dengan anak Lisa Mariana, CA. Hasil itu didapati dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusdokkes Polri.
Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik pada 11 April 2025. Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dan tercatat dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 48 Ayat (1), (2) Jo Pasal 32 Ayat (2), dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 dan 311 KUHP.
