THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

^{_{Suasana panggung rakyat Taman Pandang Istana Merdeka, Jakarta, (20/10/2024). ANTARA/Yamsyina Hawnan}}
 Panggung hiburan di Taman Pandang Istana Merdeka, kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Minggu.

Area tersebut berseberangan langsung dengan Istana Merdeka sehingga masyarakat bisa sekaligus mengintip kemeriahan di tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia itu. 

Tampak ruangan terbuka di depan panggung dipadati warga, sekaligus memenuhi jalanan hingga ke sekitar Monas.

Personel kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan dan Satpol PP juga turun untuk mengawal panggung rakyat ini.

“Dari Jawa Timur ada sekitar 30 bus untuk ke sini (Jakarta) menyaksikan langsung pelantikan langsung, sebagai pendukung Pak Prabowo, Kopra (Konco Prabowo),” kata warga Mojokerto, Jawa Timur, Yuli Purwanto (53).

Purwanto mengungkapkan, warga Mojokerto merasakan manfaat pembangunan masif di era kepemimpinan Jokowi.

Ia berharap, pembangunan hingga ke pelosok desa itu bisa terus berlanjut di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Di Mojokerto, waktu Pak Jokowi, ada pembangunan desa sudah sampai ke pelosok-pelosok. Jadi, terasa sekali bagi kami manfaatnya,” katanya

Sementara itu, salah satu relawan Sedulur Jokowi, Anik Murni (72), berharap Presiden Prabowo bisa memberikan perhatian lebih di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Di era Pak Prabowo, (harapan) nomor satu di pendidikan dan kedua di kesehatan. Juga peningkatan SDM perempuan,” katanya.

Anik menjelaskan, ia sengaja datang langsung ke kawasan Taman Pandang Istana agar bisa melihat kemeriahan rangkaian acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru.

Ia juga berharap acara panggung hiburan yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Monas, bisa memberikan manfaat dan hiburan bagi masyarakat.

“(Panggung Rakyat) ini ikut memeriahkan, bagus, masyarakat juga punya sarana hiburan. Jadi, bisa dinikmati bersama,” katanya.

Panggung Rakyat di Taman Pandang Istana Merdeka turut dimeriahkan grup musik Dewa.

^{_{Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan Bustan saat menghadiri acara Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Pjs. Gubernur Kalimantan Utara Togap Simangunsong di SD 045, Kelurahan Pantai Amal, Tarakan, Sabtu (19/10/2024). ANTARA/HO-Diskominfo Pemkot Tarakan}}

Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan uji coba makan bergizi gratis dengan melibatkan 1.000 siswa di SDN 045 Kelurahan Pantai Amal, Sabtu.

“Program ini adalah langkah nyata dalam mendukung kesehatan dan kecerdasan generasi muda kita,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan Bustan saat menghadiri acara Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Pjs. Gubernur Kalimantan Utara Togap Simangunsong, perwakilan dari Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

Dia mengatakan program makanan bergizi secara gratis ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan asupan gizi yang layak untuk tumbuh kembang yang baik.

“Nutrisi yang baik sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental anak-anak, agar mereka bisa belajar dengan baik dan tumbuh menjadi pribadi yang sehat,” katanya.

Pemerintah Kota Tarakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan segenap pemangku kepentingan untuk menyukseskan Program Unggulan Prabowo-Gibran itu.

“Kepada para guru dan orang tua, mari kita dukung program ini dengan memberikan edukasi tentang pentingnya makanan bergizi dan pola hidup sehat,” kata Bustan.

Lebih lanjut dikatakan, dengan kerja sama semua, ia yakin program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak. https://sportifkas138.shop/border/

^{_{Sejumlah alat berat dikerahkan menimbun tanggul jebol sebagai penanganan sementara bencana banjir di pesisir Desa Pekan Seruway-Muka Sei Kuruk, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, Sabtu (19/10/2024). ANTARA/HO-BPBD Aceh Tamiang}}

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang terus memacu pengerjaan perbaikan tanggul sungai yang jebol pascabanjir yang melanda sembilan desa di wilayah pesisir Kecamatan Seruway, sebagai langkah mengantisipasi banjir susulan di tengah musim hujan.

“Perbaikan tanggul jebol sudah dilakukan melibatkan UPTD Dinas Pengairan Aceh setelah ada arahan Pj Gubernur Aceh saat meninjau banjir dan rakor virtual penanganan bencana banjir dengan delapan kepala daerah dari Aceh Tamiang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery di Aceh Tamiang, Sabtu.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemkab Aceh Tamiang juga telah menetapkan status darurat terhadap bencana banjir itu. Kemudian, BPBD membuka posko di Pos 6 Damkar Seruway, serta seluruh personel oranye regu penyelamatan dan evakuasi siaga di lokasi.

“Seperti Jumat pagi kemarin, saat air sungai turun, kami kerja keras menutup tanggul jebol itu,” ujarnya.

Sejauh ini, menurut dia, BPBD juga telah merehabilitasi tanggul-tanggul yang labil di sepanjang pesisir Aceh Tamiang sebagai langkah antisipasi agar tidak roboh saat diterjang arus sungai yang dipicu curah hujan tinggi, seperti tanggul di Pekan Seruway.

“Tanggul yang sudah kita rehab atau perkuat di Kampung Tangsi Lama satu titik dan Kampung Binjai ada empat titik, yang kondisinya waktu itu nyaris jebol. Kami terpaksa kerja dari pagi sampai malam untuk menutup tanggul yang kritis bertepatan dengan banjir,” ujarnya.

Perbaikan tanggul jebol ini diperkirakan membutuhkan waktu empat hari, apabila cuaca cerah. BPBD mengerahkan tiga alat berat untuk merevitalisasi badan tanggul jebol sepanjang 60 meter serta bulldozer untuk pembersihan puing-puing dampak banjir.

“Penimbunan tanggul dikerjakan hingga malam hari. Lebar benteng empat meter dan tinggi tanggul 3,5 meter. Kalau enggak ada halangan dua hari lagi siap,” ujarnya. https://goldkas.com/

^{_{Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona}}

Kementerian Pertanian lagi-lagi membayangkan kasus korupsi. Kali ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot tiga pegawai dengan jabatan eselon II dan III karena meminta komisi hingga Rp10 miliar dari proyek-proyek yang masuk ke Kementerian Pertanian (Kementan).

Dikutip dari Antara , Amran menjelaskan bahwa oknum ketiga tersebut meminta komisi 25 persen dari pengusaha apabila proyek yang ditawarkan berhasil masuk Kementan. “Hari ini kami copot yang bersangkutan. Non aktif, bisa saja pemecatan,” kata Amran usai menghadiri Coffee Morning bersama media di Kantor Kementan Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Amran menyebut masalah ini sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang. Ia juga mengungkapkan ketiga orang tersebut ternyata sudah berulang kali melakukan penyelewengan di lingkungan Kementan.

Amran yang menjabat sebagai Mentan sejak tahun 2023 menegaskan bahwa tidak akan pernah berkompromi dengan pegawai yang melakukan korupsi di Kementan. Ia juga mengaku selalu membawa surat dengan format pemecatan atau penghentian dan skorsing yang dapat langsung diberikan bila terjadi pelanggaran serupa. 

“Nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian selama kami masih asli di sini. Itu tidak ada kompromi bagi dia seperti dulu saat kami berkuasa 5 tahun lalu,” ujarnya.

^{_{Bocoran gambar OnePlus 13 (Dok. Phone Arena)}}

OnePlus akan melengkapi ponsel flagship terbarunya, OnePlus 13, dengan salah satu produk layar terbaik di pasaran. Bila layar OnePlus 12 disebut ‘Screen Everest’, OnePlus 13 mendapat layar generasi selanjutnya yang dijuluki ‘Screen Everest 2.0.’

Melansir laman Gizchina pada 14 Oktober 2024, Screen Everest 2.0 telah mendapatkan peringkat A++, kategori teratas dari DisplayMate. Teknologi layar termutakhir ini mencetak 21 rekor baru selama pengujian.

Meski belum membocorkan spesifikasinya secara lengkap, OnePlus menjanjikan peningkatan yang jauh melebihi generasi sebelumnya. Peningkatan layar ini mencakup kualitas fisik, kecerahan, pelindung mata, dan respons sentuhan yang halus. Teknologi yang diproduksi oleh pabrikan asal Cina, Beijing Oriental Electronics (BOE), memberikan pengalaman menonton video dan bermain game yang lebih baik.

Tak sebatas soal layar, OnePlus 13 juga menonjolkan kemampuan baterai berkapasitas 6.000 mAh yang menyokong kinerja ponsel selama seharian penuh. Kapasitas besar pada baterai ini dilengkapi juga dengan fitur pengisian daya kilat 100 Watt dengan kabel, dan 50 Watt dalam versi nirkabel. OnePlus digadang-gadang menawarkan kapasitas baterai yang lebih besar lewat OnePlus Ace 5.

Dengan layar dan baterai yang mumpuni, OnePlus 13 menjadi salah satu smartphone anyar yang layak ditunggu oleh pengguna gawai pada tahun ini. Dengan fitur canggihnya, seri terbaru OnePlus ini cocok untuk bermain game maupun untuk keperluan harian.  

^{_{(Dari kanan) Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pegawai Negeri Sipil Polri di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.}}

 BPJS Kesehatan menjalin kerja sama strategis bersama Kepolisian Republik Indonesia. Perjanjian kerja sama ini memiliki fokus utama pada pertukaran, pemadanan, dan pemanfaatan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh anggota Polri beserta keluarganya.

“Kami ingin memastikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh anggota Polri, baik anggota aktif maupun keluarganya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pegawai Negeri Sipil Polri, Selasa, 15 Oktober 2024.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang kokoh bagi kedua pihak dalam mengintegrasikan data secara lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas layanan bagi seluruh peserta JKN yang tergabung sebagai anggota Polri. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada hambatan atau kendala apapun bagi anggota Polri beserta keluarganya saat mengakses layanan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Ghufron.

Melalui kerja sama ini, BPJS Kesehatan dan Polri akan memadankan data anggota Polri dalam meningkatkan akurasi data yang lebih baik. Hal ini penting untuk memastikan setiap anggota Polri dan keluarganya mendapatkan manfaat JKN dengan mudah.

^{_{Stadion Mandala Krida. Wikipedia}}

Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 perlu mengetahui area yang masuk peta rawan gesekan atau konflik saat kampanye terbuka. Kepolisian Resort Kota (Polresta) Yogyakarta mencatat, ada sejumlah ruas dan kawasan yang rawan gesekan, salah satunya karena faktor kedekatan wilayah basis massa simpatisan partai tertentu.

“Potensi gesekan itu harus tetap diwaspadai karena dalam waktu dekat, tiga pasangan calon wali kota – wakil wali kota Yogyakarta akan menggelar kampanye terbuka yang biasanya diikuti banyak massa di jalan,” kata Kepala Bagian Operasi Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Sumanto Selasa, 15 Oktober 2024.

Sumanto membeberkan, tiga pasangan calon kepala daerah Kota Yogyakarta sudah mengirimkan surat terkait penjadwalan pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka tersebut ke kepolisian 

Kampanye terbuka di Kota Yogyakarta akan digelar antara lain pada 3 November, 7 November, dan 23 November 2024. 

Wilayah Rawan

Lalu wilayah mana saja di Kota Yogyakarta yang rawan gesekan massa itu?

Dari pengalaman momentum kampanye pemilihan umum sebelumnya, kata Sumanto, setidaknya ada lima area yang rawan gesekan antar pendukung itu.

Pertama, di area Simpang Empat Jlagran Kota Yogyakarta. Area itu dikenal menjadi kawasan salah satu basis terbesar simpatisan partai politik.

Kedua, kawasan Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean. Lalu ketiga Jalan Mataram, keempat Kampung Jogokaryan yang menjadi ruas Jalan Parangtritis, dan kelima Jalan Taman Siswa.

Lokasi Kampanye Terbuka

Adapun soal lokasi kampanye terbuka, baru satu pasangan calon kepala daerah yang menentukan lokasinya yakni di Stadion Mandala Krida pada 23 November 2024. Sedangkan dua pasangan calon lainnya masih belum memastikan lokasi kampanye terbukanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta sendiri hanya menetapkan dua lokasi yang dapat digunakan untuk kampanye terbuka, yakni area  Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono.

Adapun Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Benny Suharsono menginstruksikan seluruh penjabat sementara (Pjs) di kabupaten/kota DIY menjaga netralitas aparatur dan perangkat di masa kampanye Pilkada 2024 ini. Salah satunya menindak perangkat yang terindikasi tidak netral atau memihak salah satu calon.

“Jajaran perangkat daerah harus netral dari level provinsi hingga kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa,” kata dia. Menurutnya, selama masa kampanye hingga pilkada serentak usai, situasi Yogyakarta perlu dijaga kondusif dan mengantisipasi hal hal yang bisa memicu gesekan.

^{_{Brigadir Rudi Soik (tengah) saat memasuki Kejaksaan Tinggi NTT, 24 November 2014. Sebelumnya ia ditahan di Markas Kepolisian Daerah NTT.}}

 Kelompok yang menamakan diri Aliansi Warga NKRI Tuntut Reformasi Polri menyoroti peristiwa pemecatan Inspektur Polisi Dua Rudi Soik yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, Ipda Rudi Soik sempat mengklaim dirinya diberikan sanksi karena mengungkap kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Kota Kupang, NTT. 

Ketua Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Justitia NTT, Veronika Ata, menyebut kasus pemecatan Ipda Rudi bertentangan dengan perintah Kapolri Listyo Sigit Prabowo soal pemberian sanksi tegas kepada pihak mana pun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi. Perintah Kapolri tersebut juga termasuk jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam memperdagangkan BBM bersubsidi.

Menurut aliansi ini, pemecatan Ipda Rudi Soik merupakan bentuk pembangkangan yang dilakukan di tubuh Polda NTT.  “Mengapa seorang Kasat Serse yang mengemban tugas kelembagaan dalam membuka kebocoran subsidi BBM untuk nelayan malah dipecat?” tutur Veronika dalam keterangan tertulis pada Senin, 14 Oktober 2024.

Ia juga mempertanyakan ihwal pemasangan garis polisi atau police line yang dipersoalkan oleh Polda NTT. Padahal, pemasangan itu sudah mendapat persetujuan Kapolres Kota Kupang, Kombes Aldinan RJH Manurung. “Pemecatan Ipda Rudi Soik adalah korban dari kuatnya jaringan mafia BBM yang diduga dibekingi aparat keamanan yang tidak ingin pendapatan haram mereka terusik,” kata Veronika. 

Aliansi ini juga mengatakan ada dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus BBM bersubsidi ilegal di wilayah NTT. Menurut mereka, hal ini tak hanya merupakan persoalan oknum, tetapi sudah menjadi permasalahan struktur dan lembaga kepolisian di Provinsi NTT. “Untuk itu kasus ini membutuhkan perhatian serius dari Kepala Negara saat ini maupun Kepala Negara terpilih,” jelas Veronika. 

_{^{Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) bersama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (dua kanan) sebelum dimulainya Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju}}

 Nama Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Pratikno dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono disebut-sebut berpeluang masuk di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa respons mereka?

“Ya Insyaallah,” kata Heru Budi di ruangan pers Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Insyaallah adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang memiliki arti “Jika Allah menghendaki” atau “Jika Allah berkehendak”.

Heru mengaku tidak tahu menahu apakah ia diperintahkan untuk mendampingi Gibran di Sekretariat Wakil Presiden.

Heru yang juga Pj Gubernur Jakarta Itu hanya mengatakan akan konsentrasi penuh mengerjakan tugasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden setelah tidak menjabat sebagai penjabat Gubernur Jakarta pada 17 Oktober 2024.

Heru dipercaya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017. Ia adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama antara tahun 2015 dan 2017.

Dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura kedapatan mencuri pasir laut di wilayah Indonesia, yakni tepatnya di perairan Batam, Kepulauan Riau. Dua kapal ini ternyata mampu menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam atau 100.000 dalam sebulan. Pencurian ini berhasil digagalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono atau Ipunk mengungkapkan MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia. Adapun operasional kedua kapal ternyata tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

“Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia,” kata Ipunk dalam pernyataan resminya, dikutip Minggu (13/10/2024).

Menurut Ipunk, nakhoda kapal tersebut mengaku mereka sering masuk ke perairan Indonesia. Bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dan tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Adapun, kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

“Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan,” katanya.

Dia pun memastikan pihaknya akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

“Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah,” tegasnya.

https://greensboroschild.com