THEADVENTURESOFCHARLIECROWE

_{Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (ANTARA/HO)}

Salah seorang anggota DPRD di Sulawesi Tengah, saat ngopi pagi di salah satu warung kopi di Kota Palu menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat mengikuti kegiatan kampanye sebagai tim kampanye pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024.

Sesuai dengan tahapan Pilkada serentak 2024, masa kampanye telah dimulai pada 25 September dan akan berakhir pada 23 November.

Anggota DPRD itu merasa terhambat dengan norma pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana.

Masalah inilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi anggota DPRD untuk ikut serta dalam pelaksanaan kampanye.

Dalam konteks penalaran hukum yang wajar, tulisan ini merupakan jawaban dalam konteks hukum. Apakah ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) UU Pilkada tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye ataukah sebagai tindakan perbuatan pemerintahan.

Dalam kerangka hukum pemilu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana perangkat hukum pemilu memberikan keadilan pemilu dan kepastian hukum.

Pertanyaannya adalah apakah ketentuan pasal 71 ayat (1) UU tersebut merupakan kategori kegiatan kampanye ataukah merupakan perbuatan tindakan pemerintahan?

Dalam pengalaman sebagai penyelenggara pemilu selama 10 tahun di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, saat menyelenggarakan beberapa pilkada, tidak pernah muncul polemik terkait pemaknaan ketentuan pasal tersebut.

Pengadilan Banding Amerika Serikat (AS) menerima gugatan class action yang diajukan seorang engineer software.

Engineer itu mengklaim Meta menolak untuk merekrutnya sebagai pegawai, sebab raksasa media sosial itu lebih memilik pekerja asing. Hal ini diklaim merupakan modus Meta untuk membayar upah kecil bagi pekerja asing, dikutip dari Reuters, Jumat (28/6/2024).

Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-9 yang berbasis di San Francisco dalam keputusan 2-1, mengatakan bahwa undang-undang era Civil War yang melarang diskriminasi dalam kontrak berdasarkan “keterasingan” meluas ke bias terhadap warga negara AS.

Keputusan tersebut membatalkan penolakan hakim federal California atas gugatan Purushothaman Rajaram, seorang warga negara naturalisasi AS, yang menyebut Meta mengabaikan pekerja Amerika untuk mendapatkan pekerjaan demi menerima pekerja asing yang lebih murah. Rajaram berusaha mewakili kelas yang mencakup ribuan pekerja.

Meta, pemilik Facebook, Instagram, dan WhatsApp, tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai tuntutan ini.

Perusahaan tersebut dalam pengajuannya ke pengadilan telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan Rajaram gagal menunjukkan bahwa Meta mendiskriminasi pekerja AS.

Daniel Low, pengacara Rajaram, mengatakan bias terhadap warga AS adalah masalah besar dalam industri teknologi.

“Kami memperkirakan keputusan ini akan mengarah pada lebih banyak tuntutan hukum yang bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi tersebut,” kata Low melalui email.

Pengadilan tersebut belum pernah membahas apakah undang-undang federal, Pasal 1981 dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1866, memberikan perlindungan dari diskriminasi perekrutan bagi warga negara AS.

https://setoparewa.com

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 965 miliar. Direktur Utama PT INKA, Eko Purwanto mengatakan, nantinya suntikan dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan pabrik yang berlokasi di Banyuwangi.

“PMN yang kami perlukan untuk peningkatan kapasitas saat ini untuk land produksi yang di Banyuwangi sebesar Rp965 miliar, yang mana ini belum mampu kami lakukan untuk internal karena kapasitas INKA, kemampuan INKA untuk saat ini masih sangat terbatas,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (1/7/2024).

Eko mengatakan, saat ini PT INKA memiliki 2 pabrik, yaitu pabrik lama di Madiun dan yang baru di Banyuwangi. Untuk perkembangan saat ini pabrik di Madiun sudah beroperasi penuh dan di Banyuwangi belum beroperasi.

Eko menjabarkan, pengembangan pabrik Banyuwangi diperlukan karena perusahaan saat ini sedang mengalami overload capacity akibat meningkatnya permintaan khususnya oleh PT KAI dan anak perusahaannya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas menjadi persoalan penting agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian khususnya dari dalam negeri.

Selain itu, jika PMN disetujui, perseroan akan menggunakan anggaran tersebut untuk mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk INKA serta mendorong ekosistem industri perkeretaapian Indonesia.

Bahkan, dengan beroperasinya pahrik di Banyuwangi dapat membuka lapangan pekerjaan. “Bisa menyiapkan pasar yang lebih luas baik yang di dalam negeri maupun yang diekspor,” pungkasnya.

https://concursonacionaldetarantas.com

Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatatkan penghimpunan dana yang lebih besar dibandingkan sektor perbankan.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan Bursa mengukuhkan posisinya sebagai “house of growth” dalam pengembangan bisnis dan pendanaan perusahaan dengan mengumpulkan dana melalui berbagai pilihan efek dan kerja sama yang mendukung perusahaan.

“Dari tahun 2019, pasar modal mencapai akumulasi total penghimpunan dana sebesar Rp 479,42 triliun atau tumbuh sebesar 35,20% year on year,” ungkap Iman dalam sambutannya di acara Road to Indonesia Management Summit 2024 (IMS24), Senin, (1/6/2024).

Sebaliknya, pada periode yang sama, sektor perbankan hanya mencatatkan total pinjaman yang beredar tumbuh 11,96% yoy.

Iman menambahkan, pasar modal Indonesia juga berkontribusi besar terhadap negara, tercermin dari total nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tercatat pada tahun 2023 yang mencapai Rp185,17 triliun atau sekitar 26% dari total pendapatan pemerintah pada tahun 2023.

Pembagian dividen oleh perusahaan tercatat kepada para investor juga meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp366,6 triliun, naik 42,6% dibandingkan tahun 2019.

Meski begitu, Iman melihat, pertumbuhan ini membawa dibayangi tantangan yang perlu dihadapi. Diantaranya, bahaya perlambatan ekonomi global, inflasi, dan peningkatan suku bunga yang dapat mengurangi daya beli konsumen dan investasi dalam industri pariwisata.

Selain itu ada pula ketegangan geopolitik terutama di Timur Tengah juga dapat mempengaruhi harga komoditas, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan telah melakukan sejumlah inisiatif, di antaranya adalah peluncuran produk dan layanan baru untuk meningkatkan likuiditas perdagangan serta eksplorasi perluasan peran sebagai alternatif pendanaan, termasuk layanan dan produk di luar saham, seperti bursa karbon.

BEI juga telah memasarkan sejumlah inisiatif strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini investor dan kondisi perkembangan ekonomi Indonesia untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan pasar modal Indonesia. Inisiatif strategis tersebut menekankan pada tiga fokus utama, yaitu pendalaman pasar, perlindungan investor, dan sinergi serta konektivitas regional.

Tiga fokus ini mencakup implementasi papan utama khusus, papan ekonomi baru, ESG scoring, dan optimasi layanan serta produk pasar modal baru, seperti waran terstruktur dan single stock futures.

https://kampalamedicalchambers.org

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta restu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk periode 2024. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, alasannya karena urgensi kebutuhan pengguna dan armada kereta atau gerbong KRL sudah melebihi usia 30 tahun.

“Persetujuan tambahan PMN pada 2024 ke PT KAI sebesar Rp 2 triliun untuk kebutuhan pengadaan sarana KRL yang sangat mendesak,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (1/7/2024

Didiek memaparkan, kebutuhan PMN diperlukan mengingat kebutuhan pengguna terhadap sarana KRL Jabodetabek sangat besar yaitu naik 24% setiap tahun dan akan mencapai 410 juta penumpang pada tahun 2027.

Untuk angkutan penumpang pada tahun 2024 ditargetkan sekitar 440 juta setelah tahun lalu mencapai 389 juta. Karena pada saat pandemi di tahun 2019 penumpang kereta sudah mencapai 429 juta yang mayoritas adalah penumpang KRL. Angkutan barang juga tumbuh tahun lalu sebanyak 63,7 juta, sedangkan tahun ini ditargetkan 68,3 juta.

Bahkan, sampai dengan bulan Mei, rata-rata volume pengguna commuter line Jabodetabek pada hari kerja mencapai 985 ribu per hari, dan puncaknya terjadi di bulan April ini 1,64 juta.

Menurutnya, pengadaan sarana KRL saat ini sangat urgen dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan pertambahannya sarana KRL yang memasuki masa konservasi atau sudah masa yang harus diberhentikan operasinya.

“Untuk itulah maka diperlukan suatu pengadaan untuk replacement, sehingga sampai dengan tahun 2027 diperlukan sekitar 37 trainset yang mayoritas sudah berusia di atas 30 tahun,” jelasnya.

Didiek mengungkapkan, replacement kereta-kereta yang akan dilakukan konservasi sebanyak 1.088 unit yang telah berusia 30 tahun atau lebih sehingga diperlukan pengganti. Apalagi pada saat pembelian kereta-kereta tersebut impor dan bukan barang baru.

Di sisi lain, Didiek menyebut, kenyataannya pada saat ini terjadi kepadatan penumpang, baik di dalam KRL maupun di stasiun yang menyebabkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan para penumpang.

“Manfaat PMN atas pengadaan sana KRL baru ini adalah bahwa dengan melihat bahwa KRL merupakan modal transportasi tulang punggung penumpang pergerakan perekonomian, terutama di wilayah Jabodetabek,” sebutnya.

“Manfaat PMN ini bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat, bagi perusahaan, dan bagi pemerintah. Bagi masyarakat, maka terdapat atas lantai modal transportasi yang efisien, modern, aman, nyaman, pandan, dan dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya.

https://clownryu.com

Pemerintah Indonesia buka suara soal langkah Israel yang melegalisasi lima permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat, Palestina. Hal ini dituangkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam akun X resminya, Senin (1/7/2024).

Dalam keterangannya, Indonesia disebut secara resmi mengutuk langkah itu. Pasalnya, manuver Israel ini mencederai kedaulatan Palestina serta melanggar aturan internasional yang menetapkan Tepi Barat sebagai bagian dari Palestina.

“Indonesia mengecam keras keputusan Israel yang melegalkan lima pos permukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina. Permukiman Israel dan pendudukan berkelanjutan di wilayah Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” tulis akun resmi itu.

Kamis lalu, Kabinet Israel menyetujui usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk melegalkan lima pos permukiman Yahudi di Palestina. Otoritas penyiaran resmi Israel, KAN, menyebut langkah ini disetujui untuk melawan pengakuan internasional terhadap negara Palestina dan tindakan terhadap Israel di pengadilan internasional.

Secara rinci, legalisasi itu menjelaskan rencana yang mencakup pencabutan izin dan tunjangan bagi pejabat Palestina, membatasi pergerakan warga Palestina, dan mencegah pejabat senior untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Selain itu, legalisasi ini juga mencakup langkah-langkah seperti menghapus kekuasaan eksekutif dari Otoritas Palestina di Tepi Barat bagian selatan, menegakkan hukum Israel terhadap pembangunan yang tidak sah, dan melindungi situs warisan budaya dan kawasan lingkungan hidup.

Rencana Israel ini sendiri muncul saat Spanyol, Norwegia, Irlandia, Slovenia, dan Armenia semuanya telah membuat deklarasi resmi yang mengakui negara Palestina. Ini terjadi saat serangan mematikan Tel Aviv ke wilayah Gaza terus dilontarkan.

Sementara itu, sejumlah negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada penghuni wilayah Yahudi di Tepi Barat. Hal ini dikarenakan kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal tersebut terhadap warga Palestina.

https://solverscup.com

Apple berencana menyematkan modul kamera pada AirPods. Setidaknya begitu menurut bocoran terbaru dari analis kawakan Ming-Chi Kuo.

Menurut laporannya, Apple menargetkan produksi massal AirPods dengan modul kamera pada 2026 mendatang. Informasi ini muncul setelah laporan Bloomberg pada Februari lalu yang mengindikasikan hal serupa.

Menurut Kuo, AirPods masa dengan akan memiliki fitur kamera infrared persis dengan yang digunakan pada fitur keamanan Face ID pada iPhone dan iPad.

Tujuan kamera pada AirPods adalah untuk mengintegrasikan aksesori tersebut dengan Vision Pro dan headset Apple generasi selanjutnya.

“AirPods selanjutnya diharapkan akan digunakan dengan Vision Pro dan headset Apple masa depan. Hal ini bertujuan meningkatkan pengalaman audio spasial dan memperkuat ekosistem komputasi spasial Apple,” tertera pada laporan Kuo, dikutip dari 9to5mac, Senin (1/7/2024).

Lebih lanjut, laporan itu mengatakan kamera inframerah pada AirPods bisa mendeteksi perubahan lingkungan sekitar.

Pengguna bisa mengontrol AirPods dengan gestur yang lebih canggih. Selain itu, bisa meningkatkan interaksi dengan perangkat lain.

Kuo mengatakan Foxconn akan jadi mitra produsen untuk kamera inframerah yang digunakan pada AirPods. Rumornya, Foxconn sudah menyiapkan rencana kapasitas 18-20 juta unit inframerah, atau sekitar 10 juta pasang AirPods.

Pada Februari lalu, Mark Gurman dari Bloomberg mengatakan AirPods dengan kamera adalah salah satu ide yang tengah dieksplor oleh Apple. Selain itu, Apple juga memiliki wacana mengembangkan kacamata pintar mirip dengan Meta Ray-Bans.

Ada juga rencana untuk membuat cincin pintar, serta meningkatkan kemampuan pada Apple Watch.

Berbagai bocoran ini belum bisa dipercaya 100% karena belum dikonfirmasi langsung oleh Apple. Kita tunggu saja!

https://carolainsolera.com

Pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah tugas ke Ibu Kota Nusantara. salah satu bentuknya berupa percepatan kenaikan pangkat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan masih belum bisa membeberkan secara rinci insentif yang diberikan ASN yang pindah ke IKN. Namun ia menggambarkan seperti adanya insentif anggaran dan percepatan kenaikan pangkat.

“Ya tadi kami diminta bapak presiden untuk merumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN, saya belum bisa umumkan karena angkanya akan di exercise ulang dengan bu Menkeu,” katanya.

“Tapi Presiden tadi telah berikan gambaran bagaimana (seperti) dokter-dokter yang ditempatkan di daerah 3T itu diberikan insentif khusus. Begitu juga ASN berupa insentif anggaran maupun percepatan kepangkatan,” sambungnya.

Menurut Azwar Anas saat ini pemerintah juga tengah menghitung biaya kemahalan yang diberikan, termasuk biaya untuk kenaikan pangkat bagi yang memenuhi kualifikasi.

Sebelumnya ASN dijanjikan bakal menerima insentif. Tunjangan ini hanya diberikan pada ASN yang bersedia pindah pada tahap awal sebagai bentuk apresiasi.

Dalam perhitungannya Azwar Anas menegaskan akan ada 1.800 ASN yang bakal pindah secara bertahap setelah Agustus mendatang. Kepindahan ASN itu menunggu selesainya pembangunan hunian ASN yang ditargetkan rampung 47 tower pada November.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih bungkam terkait pemberian insentif bagi ASN yang pindah ke IKN ini.

“Nanti kita lihat aja ya dari menteri panrb tadi dan arahan selanjutnya,” katanya.

https://theadventuresofcharliecrowe.com

Mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen mengeklaim bahwa ‘Rencana A’ Vladimir Putin di Ukraina telah gagal. Dia menyebut perang tersebut dapat berubah menjadi konflik yang membeku.

“Saya khawatir ini akan menjadi perang yang panjang. Rencana A Putin – untuk menaklukkan seluruh Ukraina dalam beberapa hari – telah gagal,” kata Sekjen NATO antara tahun 2009 dan 2014 ini, berbicara kepada saluran televisi Jerman N-TV, seperti dikutip Senin (1/7/2024).

Rasmussen mengatakan harapan awal pemimpin Rusia itu adalah menaklukkan Ukraina dalam beberapa hari setelah pasukannya menyerbu perbatasan pada Februari 2022.

Namun, lebih dari dua tahun kemudian, rencana tersebut tak terealisasi, dan pasukan Ukraina telah berhasil melakukan serangan balik di beberapa wilayah dan meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke Rusia sendiri.

“Rencana B-nya adalah konflik yang membeku dan pendudukan Rusia di Ukraina timur dengan harapan Barat akan melemah dan menyerah,” ujarnya.

“Saya pikir tahun depan akan menjadi tahun yang krusial. Jika kita memberi Ukraina semua yang mereka butuhkan, tidak hanya untuk bertahan hidup tetapi juga memenangkan perang, mereka memiliki peluang bagus untuk memukul mundur Rusia.”

Pertempuran terus berlanjut selama akhir pekan lalu. Rudal Rusia menghantam kota Vilniansk di Ukraina selatan pada hari Sabtu, menewaskan tujuh warga sipil, termasuk anak-anak.

Pihak berwenang di daerah tersebut mengklaim sedikitnya 36 orang terluka dalam pemboman tersebut, dengan hari Minggu dinyatakan sebagai hari berkabung di daerah tersebut.

Di wilayah Donetsk timur yang dilanda perang di negara itu, delapan warga sipil tewas dan 14 lainnya menderita luka-luka pada hari Sabtu dan semalam, menurut Gubernur setempat Vadym Filashkin, sementara penembakan hampir setiap hari terus berlanjut di sebagian besar provinsi tersebut.

Rusia terus mengerahkan pasukan Ukraina di beberapa daerah di sepanjang garis depan sepanjang 600 mil.

Moskow telah meningkatkan serangan udara dalam upaya untuk menguras sumber daya Ukraina, sering kali menargetkan fasilitas energi dan infrastruktur vital lainnya.

https://cycloinfo.com

Komisi XI DPR RI akan menimbang usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk tahun 2024. Namun, DPR memberikan belasan syarat terkait penyertaan modal ini.

“Komisi XI DPR telah memperoleh penjelasan PMN tunai sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2024 kepada LPEI…,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P saat membacakan kesimpulan rapat terkait pemberian PMN, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (1/7/2024).

Dalam kesimpulannya, Dolfie mengatakan DPR meminta agar PMN ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Penugasan Khusus Ekspor (PKE) terhadap program eksisting maupun baru; kedua DPR meminta LPEI memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia; ketiga, LPEI diminta meningkatkan kapasitas usahanya.

Selain itu, Dolfie mengatakan DPR meminta PMN tersebut dapat membantu LPEI dalam meningkatkan layanan kepada usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor, serta usaha menengah-besar berorientasi ekspor melalui PKE; kelima, PMN diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dengan dukungan pemerintah terhadap ekspor Indonesia; dan keenam PMN diharapkan dapat membantu LPEI meningkatkan pendapatan sehingga dapat lebih banyak melayani eksportir.

Dolfie melanjutkan ketujuh DPR berharap PMN ini dapat meningkatkan devisa negara dengan estimasi Rp 166,45 triliun pada 2024-2028. Kedelapan, DPR berharap PMN ini bisa mendorong penciptaan eksportir baru dan kesempatan lapangan kerja.

Dolfie menambahkan Komisi XI DPR juga meminta LPEI meningkatkan kinerjanya dalam 6 bidang. Pertama dalam kualitas pembiayaan yang diarahkan untuk penguatan governance, risk and compliance; kedua pelaksanaan PKE yang ditujukan dengan kontribusi dalam meningkatkan nilai devisa; ketiga meningkatkan jumlah dan kapasitas eksportir produk-produk strategis nasional.

Selain itu, Komisi XI DPR meminta LPEI memperkuat daya saing produk; menyelesaikan aset bermasalah untuk memulihkan potensi kerugian negara; dan memperkuat model bisnis untuk memperbaiki kinerja keuangan.

“DPR akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit kinerja keuangan LPEI,” kata Dolfie.

Meski rapat sudah mencapai kesimpulan, namun dalam rapat ini Komisi XI DPR belum memberikan persetujuan terhadap PMN untuk sejumlah BUMN termasuk LPEI. Dolfie mengatakan persetujuan akan dilakukan dalam rapat kerja yang digelar 3 Juli 2024.

Sebelumnya, DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya membahas tentang usulan PMN kepada sejumlah BUMN dan lembaga, termasuk LPEI. LPEI menjadi salah satu lembaga yang disorot lantaran tengah berperkara hukum terkait penyaluran kredit.

Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menjamin lembaganya sudah berubah. Dia mengatakan telah melakukan pemberhentian kerja terhadap ‘rezim’ lama di LPEI. “Urgensi pemberian PMN untuk penugasan khusus ekspor Rp 10 triliun ini didasarkan pada situasi bahwa LPEI saat ini sudah berubah dari LPEI di masa lalu,” kata Riyani dalam rapat ini.

https://vljmag.com